jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, Perry Warjiyo.
Perry hari ini dilantik sebagai Gubernur BI periode 2018-2023, menggantikan Agus Martowardojo yang telah mengakhiri masa jabatannya pada 23 Mei 2018.
BACA JUGA: Rupiah Terpuruk, Ini Pesan Mekeng untuk Gubernur BI Baru
Sri Mulyani berharap, kepemimpinan Perry bisa menenangkan masyarakat, pasar, dan lingkungan BI secara keseluruhan.
Dia mengatakan, pemerintah mendukung sepenuhnya mantan Deputi Gubernur BI ini untuk menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di bank sentral Indonesia ini.
BACA JUGA: Jokowi akan Umumkan Kenaikan THR PNS
"Kami dari pemerintah mendukung sepenuhnya dan memberikan support kepada Pak Perry untuk bisa menjalankan tugas sebagai bank sentral, secara efektif, kredibel dan bisa memberikan juga kepemimpinan yang menenangkan masyarakat, pasar maupun dalam lingkungan BI," katanya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5).
Sri Mulyani mengaku siap bekerja sama secara penuh dan kuat dengan Perry Warjiyo di era yang baru ini.
BACA JUGA: Pemerintah Berani Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen
"Pemerintah tentu akan terus melakukan kebijakan, respons terhadap kondisi yang ada secara cepat, termasuk melakukan tindakan penyesuaian," tutur dia.
Menurutnya, saat ini pemerintah dan BI harus fokus pada stabilitas sehingga tidak menimbulkan situasi yang dianggap tidak berkelanjutan.
Begitu dilantik, Perry langsung akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi.
“Tentu dalam menjaga itu saya tetap memposisikan mendukung upaya pertumbhhan ekonomi. Saya juga pro growth (pertumbuhan),” katanya.
Pro growth ini dikatakan Perry mempunyai lima instrumen. Pertama memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter.
Kedua adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya pembiayan infra. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu jugu pro growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.
Ketiga sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional untuk ekonomi keuangan digital. Kebijakan itu juga gerbang pembayaran nasional fintech.
Keempat adalah adalah memperkuat akselerasi pengembangan eko syariah baik industri halal. Keuangan syariah mauoun pengembangan reseaech serta kampanye gaya hidup halal.
"Kebijakan moneter prostability tapi yang empat itu adalah pro growth,” katanya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani: Robot Hapus 59 Juta Pekerjaan Manusia
Redaktur & Reporter : Yessy