jpnn.com, PYONGYANG - Korea Utara (Korut) kini harus membayar mahal untuk uji coba dua rudal balistik lintas benua alias Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) mereka Juli lalu.
Sabtu (5/8) Dewan Keamanan (DK) PBB meloloskan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) untuk menghukum Korut.
BACA JUGA: Buntut Uji Coba Rudal, PBB Potong Sumber Duit Korut
Resolusi itu berisi sanksi-sanksi lebih tegas.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyebutkan, deretan sanksi tegas untuk Korut tersebut menjadi hukuman terberat sejak Presiden Donald Trump menjabat.
BACA JUGA: Berhentikan 800 Pekerja, Hotel Donald Trump di Bali Belum Ajukan IMB
''(Resolusi, Red) itu menandai babak baru krisis nuklir Korut di tingkat yang lebih tinggi,'' ujarnya.
Sabtu lalu seluruh negara anggota DK PBB kompak meloloskan resolusi tersebut.
BACA JUGA: Grand Jury Kasus Rusia Bikin Donald Trump Gerah
Bahkan, Tiongkok dan Rusia pun mendukung resolusi itu. Padahal, dua negara tersebut dikenal memiliki kedekatan dengan Korut.
Selama ini Tiongkok dan Rusia selalu meminta opsi negosiasi ketimbang sanksi.
Namun, sepertinya kesabaran mereka sudah habis. Sebab, sepanjang Juli, Korut tetap melancarkan uji coba misil, bahkan hingga dua kali, meski berkali-kali diingatkan Tiongkok dan Rusia untuk tidak memicu ketegangan di Semenanjung Korea.
Atas dukungan Tiongkok dan Rusia itu, Trump menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus.
''Presiden mengapresiasi dukungan Tiongkok dan Rusia dalam mengegolkan resolusi (untuk Korut, Red) tersebut. Selanjutnya, beliau bekerja sama dengan seluruh mitra dan sekutu untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korut,'' terang Gedung Putih dalam pernyataan tertulis.
Dalam resolusi 2371 yang merupakan buntut serius uji coba ICBM Korut pada 4 dan 28 Juli itu, DK PBB menjatuhkan sanksi berat di bidang ekonomi.
Larangan tersebut membuat Korut kehilangan sepertiga dari total pendapatan ekspornya yang setiap tahun mencapai USD 3 miliar (sekitar Rp 39,95 triliun).
''Kami sengaja merancang resolusi tegas itu untuk menegur langsung Kim Jong-un,'' kata Haley.
Larangan ekspor dan pengiriman tenaga kerja diyakini DK PBB membuat perekonomian Korut terguncang.
Kendati demikian, sejumlah pakar dan pemerhati Korut tidak yakin resolusi yang didukung penuh oleh 15 negara anggota DK PBB tersebut membuat Pyongyang berubah.
Menurut Seung-Kyun Ko, Jong-un dan jajaran pemerintahannya tidak akan mengindahkan paket sanksi DK PBB itu.
''Tanpa negosiasi, ketegangan yang menyelimuti Semenanjung Korea akan tetap berlanjut,'' ujarnya. (AFP/Reuters/CNN/BBC/hep/c22/any/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur FBI Siap Mundur Jika Trump Ikut Campur
Redaktur & Reporter : Natalia