jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin menyoroti empat keanehan dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tertera pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, ada indikasi politik anggaran yang tidak sehat di Pemprov DKI Jakarta.
"Bisa saja telah terjadi kongkalingkong atau persekongkolan terkait pengadaan barang-barang tersebut dengan DPRD DKI Jakarta," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Direvisi, Anggaran ATK Termasuk Lem Aibon Rp 22 Miliar
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengemukakan pandangannya, karena Dinas Pendidikan tak akan bisa mengeksekusi anggaran pengadaan barang tanpa persetujuan atau ketok palu dari DPRD DKI.
"Yang pasti dan yang jelas, Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus memberikan klarifikasi ke rakyat Jakarta. Kenapa anggaran itu diajukan, apa urgensinya, dan kenapa harganya mahal," katanya.
BACA JUGA: Pengakuan Sudarman si Penulis Usulan Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar
Ujang juga mengatakan, jika pihak DPRD tidak mampu mengawasi kinerja Pemprov DKI, maka rakyat yang harus secara aktif mengawasinya.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya sebelumnya memaparkan empat keanehan dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI yang dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
BACA JUGA: Fraksi NasDem Sarankan Anies Segera Buka Rancangan Anggaran ke Publik
Masing-masing pengadaan lem aibon dan ballpoint, yang nilainya ratusan miliar rupiah. Kemudian pengadaan smart storage dan storage server dan pengadaan ribuan komputer yang satu unitnya Rp 15 juta.
Dinas Pendidikan DKI telah menyatakan ada kesalahan penginputan data terkait anggaran pembelian lem aibon. Sementara rencana pembelian komputer, dinyatakan telah dibatalkan.(gir/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Ken Girsang