jpnn.com - JAKARTA - Pertamina memakai auditor asing untuk mengaudit Petral. Pun demikian, hasilnya tetap harus diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua BPK Harry Azhar mengatakan, dalam konstitusi sudah diatur, segala perhitungan mengenai kerugian keuangan negara adalah wewenang BPK selaku auditor.
BACA JUGA: Pertama Sepanjang Sejarah, Presiden Indonesia Tak Hadiri APEC
Hal itu disampaikan Harry menanggapi langkah PT Pertamina (Persero) yang melakukan audit forensik terhadap anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral-PES) yang menggunakan jasa Kordamentha, lembaga auditor asing asal Australia.
"Jika menyangkut kerugian negara kan UU Tipikor menjelaskan menjadi wewenang tiga lembaga, BPK, BPKP dan kantor akuntan publik," kata Harry di kantornya, Jakarta, Senin (16/11).
BACA JUGA: Prediksi... Tingkat Partisipasi Pemilih Tak Seburuk Pilkada Sebelumnya
Karena itu, Harry menegaskan, mau tak mau hasil audit lembaga asing itu harus diberikan Pertamina pada BPK.
Toh jika masuk ke ranah hukum, aparat juga tetap menyerahkan hasil audit tersebut pada BPK, karena sebelumnya hanya dikerjakan auditor asing.
BACA JUGA: Mau Tahu Penyebab Tingkat Partisipasi Pemilih Menurun Dalam Pilkada?
"Hasil audit Kordamentha itu harus dilaporkan ke BPK, sepanjang itu menyangkut keuangan negara. Kalau itu tidak menyangkut keuangan negara tidak perlu lapor BPK. Tapi harus dilihat juga perusahaannya apa? Swasta atau negara? Pertamina itu perusahaan negara. Jadi harus lapor BPK,” tegasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harapkan Audit Investigasi BPK di Pelindo II Fokus Menyasar Kerugian Negara
Redaktur : Tim Redaksi