jpnn.com, MIMIKA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 20 ribu pekerja rentan yang merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Hal ini mengawali kunjungan kerja Wapres Ma'ruf Amin di Tanah Papua.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa Demi Gaet Pekerja Informal di Pedesaan
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
"Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Papua," pesan Wapres Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Gercep Daftarkan 100 Ribu Pekerja Rentan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Wapres Ma'ruf Amin juga meminta kepada pemerintah daerah (Pemda), Freeport Indonesia, Bank Papua, dan BP3OKP untuk merumuskan desain kerja kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua.
Selaras dengan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk memperkuat komitmennya, setiap tahun Pemda Mimika juga menerbitkan surat edaran bupati guna mendorong seluruh perusahaan di daerah tersebut untuk berkontribusi dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang merupakan OAP.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika Rudyanto Panjaitan menyebut hingga Juni 2023 jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi sebanyak 82 ribu tenaga kerja atau sekitar 62 persen dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mimika berdasarkan data BPS 2021.
Artinya, masih ada sekitar 49 ribu lagi tenaga kerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita telah menyaksikan penyerahan simbolis yang diserahkan oleh Wakil Presiden terkait dengan kepesertaan 20 ribu pekerja rentan Orang Asli Papua yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mimika Tahun 2023," kata Rudyanto.
Rudyanto mengungkapkan pekerja rentan yang didaftarkan, di antaranya merupakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat pelaku usaha kecil yang layak dibantu.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memberikan apresiasi atas dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha khususnya di wilayah Kabupaten Mimika dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika ini layak mendapatkan apresiasi," kata Anggoro.
Dia berharap hal positif ini terus berlanjut sehingga mampu menginspirasi pemerintah daerah lainnya untuk memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Karena dengan memiliki perlindungan, para pekerja dapat bekerja tanpa rasa cemas, yang berujung pada terciptanya SDM unggulan di Tanah Papua,” tegas Anggoro meyakinkan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi