jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) M Adnan Rarasina mendesak pemerintah mengalihkan program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga kepada pihak swasta. Terutama kepada perusahaan asing yang mampu menjual RON 89 di bawah harga premium Pertamina.
“Agar semua menikmati harga yang sama, maka program BBM Satu Harga sebaiknya dialihkan kepada perusahaan tersebut,” kata M Adnan, Selasa (31/10).
BACA JUGA: Jokowi Rajin Kunjungi Pesantren, Prabowo?
Adnan menuturkan, jika pemerintah tidak mengalihkan program itu, maka program BBM Satu Harga gagal total sejak SPBU asing tersebut diresmikan di Jakarta pekan lalu.
Sebab, ketika masyarakat di Jakarta bisa menikmati harga RON 89 lebih rendah, rakyat di daerah terluar kembali harus membayar dengan harga lebih mahal.
BACA JUGA: Beli LPG Makin Mudah dengan Aplikasi Bright Home Service
“Kalau sudah begini, apanya yang satu harga? Ini ibarat panas setahun dihapus hujan sehari,” kata Adnan.
Dia mengatakan, perjuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyamakan harga BBM di seluruh Indonesia, tiba-tiba hancur karena pemerintah membuka keran perusahaan SPBU asing.
BACA JUGA: MUI Minta Jokowi Merespons Usulan Revisi UU Ormas
“Masyarakat Maluku, Papua, dan lain-lain bisa menggugat pemerintah karena dianggap melakukan pembohongan. Secara politis, ini sangat berbahaya bagi Jokowi menjelang Piplres 2019 mendatang,” ungkap Adnan.
Tidak hanya mengalihkan program BBM Satu Harga, pemerkntah juga didesak untuk menghentikan Pertamina dalam menjual premium dan solar di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).
Pasalnya, ujar dia, dalam kondisi seperti sekarang, tidak mungkin Pertamina menjual BBM lebih rendah dibandingkan perusahaan SPBU asing tersebut. “Karena pemerintah sudah berani meresmikan SPBU asing tersebut secara seremonial, maka pemerintah juga harus berani menghentikan Pertamina menjual premium dan solar di daerah 3 T,” ujarnya.
Direktur Institut Soekarno Hatta M. Hatta Taliwang mengatakan, dengan pengoperasian SPBU asing tersebut, seharusnya pemerkntah menghentikan penugasan kepada Pertamina, sehingga BUMN ini tidak lagi menjual premium dan Solar di daerah 3T.
“Jika pemerintah tetap melanjutkan atau menugaskan kembali Pertamina untuk mengadakan dan menyalurkan BBM yang ternyata lebih mahal dari yang dijual swasta, maka pemerintah berpotensi dipermasalahkan publik sebagai tidak pro rakyat,” lanjut Hatta.
Dia mengatakan, pemerintah memang tidak perlu ragu menunjuk perusahaan asing itu. Apalagi, jika swasta tersebut bisa membuktikan dan mewujudkan ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI dengan harga yang di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Namun jika pemerintah tak berani menunjuk swasta tersebut, maka jangan salahkan publik jika kemudian muncul berbagai dugaan. Termasuk dugaan bahwa pemerintah tidak yakin dan ragu bahwa swasta bisa selalu menjual BBM-nya dengan harga murah.
“Artinya bisa saja harga murah itu dikarenakan bahwa swasta itu masih menggunakan anggaran promosi dan harganya bisa diterapkan karena baru punya satu SPBU,” kata Hatta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Jokowi Dingin Usai Bertemu Empat Mata dengan SBY
Redaktur & Reporter : Boy