Serang Lawan karena Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat Pemkab

Senin, 30 November 2015 – 06:58 WIB
Peta Wilayah Kalteng/ Wikipedia

jpnn.com - PALANGKA RAYA – Debat kandidat putaran kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang digelar KPU Kalteng di Polda, kemarin, sempat menyinggung nepotisme di lingkungan Pemprov. 

Meski berlangsung realtif santai dan dingin dibanding putaran pertama, pada Sabtu (28/11) lalu, debat yang diikuti dua pasangan Sugianto Sabran-Said Ismail dan Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar, tetap berisi kritikan pedas.

BACA JUGA: Ngakunya Sih Teman, Tapi Kok Sikat Motor?

Mengenai nepotisme dalam pengangkatan pejabat, Sugianto saat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan pada pasangan Willy-Wahyudi. Sugianto mempertanyakan penempatan pejabat yang akan diterapkan Willy apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

Mendapat pertanyaan itu, Willy mengatakan, menempatkan jabatan di pemerintahan mereka akan menghindari kolusi dan nepotisme. Untuk itu, pihaknya siap menawarkan sistem lelang jabatan.

BACA JUGA: Hujan Deras Sungai Meluap, Pidie Diterjang Banjir dan Longsor

"Penempatan harus mengikuti aturan yang sudah ada. Untuk menghindari kolusi, yakni rekrutmen dengan sistem lelang," kata Willy.

Jawaban tersebut langsung disanggah pasangan Sugianto-Said Ismail. Pasangan ini menilai, selama kepemimpinan di Murung Raya, Willy menerapkan praktik nepotisme, yakni banyak sanak famili yang diangkat menjadi pejabat. 

BACA JUGA: PNS Diguyur Bonus, Honorer Sudah Buat Pernyataan tak Minta Naik Gaji

”Tapi kalau kami melihat saat Pak Willy menjabat Bupati Murung Raya, banyak saudara, sanak famili yang diangkat sebagai pejabat. Apakah ini nantinya akan terjadi di pemerintahan di Provinsi Kalteng?" kata pasangan Sugianto-Said Ismail.

Menanggapi itu, Willy mengatakan, Kabupaten Murung Raya dalam 15 tahun terakhir merupakan kabupaten baru. Karena itu, untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang handal masih sulit, sehingga dalam menentukan pejabat tidak menggunakan sistem lelang.

”Di Mura itu kesulitan merekrut, karena baru pemekaran dan SDM masih rendah. Kalau SDM sudah merata, tentu kita akan memilih yang berkualitas tanpa melihat hubungan (kekerabatan) dan kita akan profesional dalam menempatkan pejabat," katanya.

 (arj/ign/dkk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Tahu Terima Kasih...Mobil Masuk Selokan, Ditolong Langsung Ngacir


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler