jpnn.com - JAKARTA - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno untuk menjual Gedung BUMN dan mengangkat orang asing jadi direktur utama BUMN kembali menuai protes.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN), Abdul Latif Algaf menilai rencana tersebut kontradiktif dan menginjak kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Jokowi-JK, yang mengusung konsep Trisakti.
BACA JUGA: Amandemen Kontrak Freeport, Harus Bangun Smelter di Papua
"Kebijakannya kacau dan harus dihentikan," ujar Latif dalam siaran persnya, Kamis (25/12).
Dia juga yakin rencana tersebut akan ditentang banyak pihak. Bahkan kata dia, bukan tidak mungkin para karyawan BUMN memintanya Rini untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.
BACA JUGA: PT Pos Indonesia Ikutan Miliki BSHB
"Jika Menteri Rini tidak menghentikan kebijakan yang secara diametral bertentangan dengan spirit konstitusi, bisa saja karyawan BUMN menuntut dia turun tahta," ujar alumnus administrasi negara Fisipol UGM ini.
Latif menegaskan, seharusnya Rini fokus pada penguatan good corporate governance (GCG) untuk meningkatkan daya saing BUMN menghadapi pasar bebas, membereskan BUMN yang rugi dan bermasalah serta memberdayakan kualitas SDM yang ada.
BACA JUGA: Enam Negara Diduga Dumping Baja
"Bukan jual aset, apa lagi impor CEO," sesalnya.
Latief menyarankan, seyogyanya menteri Rini bisa belajar dari pengalaman beberapa Menteri BUMN yang berasal dari profesional. Seperti, Tanri Abeng, Laksamana Sukardi, Sofyan Djalil dan Dahlan Iskan.
"Jangan tiru Menteri BUMN yang suka mengobral aset BUMN. Setelah selesai jadi menteri malah berurusan dengan KPK," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulan Hapus Premium Dinilai Belum Lewat Kajian Matang
Redaktur : Tim Redaksi