Serikat buruh dari berbagai sektor yang terkait dengan industri buah dan sayuran di Australia mendesak digelarnya penyelidikan oleh komisi khusus, atau Royal Commission, terkait eksploitasi pekerja. Serikat buruh lintas sektor mendesak dibentuknya penyelidikan khusus terhadap industri hortikultura Petani dan pemerintah menyatakan isu eksploitasi yang disoroti serikat buruh telah ditangani Serikat buruh minta sistem penggajian bagi pekerja pertanian menurut hitungan satuan produksi diganti

BACA JUGA: Dokter Australia Ini Pergi ke China Mewakili WHO, Apa yang Dia Temukan?

Pemerintah telah menolak usulan tersebut sebelumnya namun mengakui adanya permasalahan dalam industri ini.

Sementara Federasi Petani Nasional menuding desakan yang dilontarkan serikat buruh sebagai bentuk "kesombongan".

BACA JUGA: Abaikan Perintah Pengadilan, Pemerintah Malaysia Deportasi Ribuan Warga Myanmar

Serikat buruh, meliputi Serikat Pekerja Australia (AWU), Serikat Pekerja Transportasi, serta Serikat Pekerja Toko dan Distributor, mengklaim mewakili setiap sektor dari mata rantai pasokan buah dan sayuran di Australia.

Mereka menyebutkan sejumlah penyelidikan yang dilakukan di tingkat negara bagian, kajian akademis, maupun hasil penyelidikan Ombudsman belum mampu membersihkan sektor hortikultura dari praktek eksploitasi pekerja.

BACA JUGA: Dokter di Australia Salah Berikan Dosis Vaksin COVID-19 Kepada Dua Warga Lansia

"Mulai dari kekerasan hingga pelecehan seksual, penahanan paspor, perbudakan paksa, hingga 76 pekerja yang tinggal di satu rumah, dipaksa bekerja 12 jam sehari, tujuh hari seminggu," kata Dan Walton, Ketua AWU.

"Kondisi kerja di industri ini justru semakin buruk, bukannya membaik," tambahnya.

"Cukup sampai di sini. Kita membutuhkan penyelidikan komisi khusus atas industri ini. Kita perlu membongkar sisi gelap dan membereskannya sekali untuk selamanya," tegas Dan. Tidak mendapatkan dukungan

Dalam sebuah pernyataan kepada ABC, Federasi Petani Nasional (NFF) mengakui adanya permasalahan, namun tidak akan mendukung pembentukan komisi khusus.

"Daripada membuang lebih banyak waktu untuk menyelidiki, lebih baik kita langsung menyelesaikannya," kata pernyataan NFF.

NFF merujuk pada beberapa penyelidikan sebelumnya terkait pekerja buruh tani.

"Penyelidikan komisi khusus tidak akan mengungkap masalah material lainnya yang belum diungkap oleh berbagai laporan penyelidikan sebelumnya," katanya.

"Sumberdaya industri dan pemerintah lebih baik diarahkan untuk menyusun aturan perekrutan tenaga kerja nasional," tambahnya.

Aturan baru diharapkan akan mempromosikan program akreditasi, program untuk membantu petani dan pekerja memahami hak dan kewajiban mereka, serta terlibat dalam Strategi Tenaga Kerja Pertanian.

Strategi yang disiapkan oleh Komite Penasehat Pekerja Pertanian Nasional telah diserahkan kepada pemerintah pada Oktober lalu. Photo: Pekerja asing yang menjadi pemetik buah dan sayuran di Australia dibayar dengan sistem satuan produksi sehingga tidak menjamin seorang pekerja akan mendapatkan upah minimum. (ABC Rural: Emma Brown)

Menteri Pertanian Australia, David Littleproud mengatakan pemerintah mendorong praktek kerja yang adil di seluruh industri hortikultura.

"Pemerintah Australia tidak mendiamkan eksploitasi pekerja dan telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat Ombudsman dan memperberat hukuman denda," kata Menteri David.

"Praktek-praktek yang buruk telah merusak reputasi industri ini, namun generalisasi terhadap industri tidak akurat atau produktif," katanya.

Menteri Pertanian Bayangan Julie Collins dari pihak oposisi Pemerintah tidak memastikan apakah mendukung atau menolak usulan serikat buruh.

Ia hanya menyatakan prihatin dengan "kondisi kerja yang buruk dari sejumlah pekerja pemetik buah". Sistem penggajian jadi sorotan

Serikat Pekerja Australia atau AWU juga menyerukan perubahan cara pembayaran upah pekerja yang selama ini digaji berdasarkan sistem satuan produksi.

Sistem seperti itu menjadikan penghasilan pekerja pemetik buah dan sayuran akan berbeda-beda, tergantung pada seberapa besar jumlah produksinya setiap hari.

Ketua AWU Dan Walton mengatakan besaran upah per satuan produksi adalah salah satu penyebab pekerja di industri ini tidak dijamin akan mendapatkan upah minimum.

Ia mengklaim proposal yang diajukan AWU akan memastikan adanya tingkat upah minimum bagi pekerja pertanian.

"Kami mengajukan permohonan ke Fair Work Commission, untuk memastikan jika Anda dibayar dengan upah borongan dan bekerja 10 jam sehari, maka setidaknya Anda harus mendapatkan pembayaran upah minimum yang setara untuk 10 jam itu," jelasnya.

"Kami tidak berusaha menghapus pembayaran upah per satuan. Kami hanya ingin menyelaraskannya," kata Dan.

Proposal AWU sudah terdaftar untuk disidangkan oleh Fair Work Commission pada bulan Juli mendatang.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News Unduh aplikasi ABC News
Klik gambar di atas untuk mengunduh aplikasi ABC News di perangkat digital Anda

BACA ARTIKEL LAINNYA... Facebook Berjanji Akhiri Pemblokiran Situs Berita Australia