Facebook meninjau kembali keputusannya memblokir situs berita Australia setelah menerima reaksi atas keputusannya memblokir konten berita Australia.
Tindakan itu dilakukan sebagai tanggapan atas diusulkannya 'Bargaining Media Code', yang memaksa perusahaan teknologi raksasa ini untuk membayar perusahaan berita karena memasang konten mereka.
BACA JUGA: Tabungan Meningkat di Tengah Pandemi, ke Mana Warga Australia Belanjakan Uangnya?
Perkembangan ini disampaikan oleh Bendahara Australia Josh Frydenberg dan Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher.
"Pemerintah telah diberitahu oleh Facebook bahwa perusahaan ini ingin mengembalikan halaman berita Australia dalam beberapa hari ke depan," demikian bunyi pernyataan dari kedua menteri tersebut.
BACA JUGA: Australia Akan Naikkan Tunjangan Pengangguran Menjadi Rp 12,5 Juta Per Bulan
Di dalam pernyataan itu, Frydenberg dan Fletcher juga mengatakan pihaknya akan melakukan amandemen Bargaining Media Code bagi media berita.
Minggu lalu, Facebook menutup akses bagi penggunanya di Australia yang ingin membagikan atau mengunggah link berita, sebagai reaksi atas media code tersebut.
BACA JUGA: Perseteruan Berlanjut, Pemerintah Australia Tarik Semua Iklannya dari Facebook
Sejumlah halaman yang bukan berita juga merasakan dampaknya, termasuk salah satunya Badan Meteorologi Australia.
Dalam sebuah pernyataan, Facebook mengatakan merasa "senang" karena dapat mencapai kesepakatan dengan pemerintah.
"[Kami] menghargai diskusi membangun yang kami lakukan dengan Bendahara Frydenberg dan Menteri Fletcher selama beberapa minggu terakhir," bunyi pernyataan Facebook.
"Setelah diskusi lebih jauh, kami puas karena Pemerintah Australia setuju dengan beberapa perubahan dan jaminan yang menjawab kekhawatiran kami tentang izin komersial, yang memahami nilai platform kami bagi penerbit dan apa yang kami dapatkan dari mereka."
"Sebagai hasil dari perubahan ini, kami dapat bekerja untuk meneruskan investasi kami pada jurnalistik sesuai kebutuhan publik dan mengembalikan berita ke Facebook bagi warga Australia selama beberapa hari ke depan," tambahnya.
Amandemen pada hukum ini meliputi beberapa hal, termasuk arbitrasi tawaran akhir, yang adalah sesuatu yang ditentang oleh Google dan Facebook, dan dipertimbangkan sebagai "jalan terakhir bila kesepakatan komersial tidak dapat tercapai melalui mediasi dengan maksud baik, dan terjadi sebelum arbitrasi selama tidak lebih dari dua bulan".
Arbitrasi tawaran terakhir akan ditempuh jika tidak tercapai suatu kesepakatan, sehingga penerbit berita dan platform digital menyampaikan proposal perjanjiannya masing-masing pada mediator independen, yang nantinya akan memilih salah satu di antaranya untuk dijadikan kesepakatan yang mengikat.
Bendahara Negara juga diwajibkan untuk memberitahukan lebih awal platform Facebook jika mereka akan dilibatkan dalam pembuatan peraturan, dan harus mengetahui perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan perusahaan.
Seven West Media, Nine, News Corp, dan Guardian telah mengadakan perjanjian konten dengan Google untuk memasang konten mereka di platform 'News Showcase'.
Facebook ingin mengadakan layanan berita bagi Australia, namun belum menandatangani perjanjian dengan penerbit lokal.
Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini
Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis Menerjang Kakadu, Taman Nasional Terbesar di Australia