jpnn.com, JAKARTA - Harakah Majelis Taklim (HMT) menggelar acara Seruan Moral Majelis Taklim Indonesia untuk Pemilu Jujur, Adil, Bermartabat dan Damai.
Seruan Moral Majelis Taklim Indonesia tersebut diadakan sehubungan dengan kondisi di Tanah Air menjelang Pemilu.
BACA JUGA: Generasi Muda Diajak Wujudkan Pemilu Damai & Gembira
Ketua Harakah Majelis Taklim, Nuryati Murtadho mengungkapkan keresahan yang terjadi di Tanah Air menjelang Pemilu.
Menurutnya, ada banyak fenomena yang mencederai demokrasi selama proses Pilpres dan Pileg, belakangan ini.
BACA JUGA: Laskar Umat Islam Surakarta Serukan Pemilu Damai
Adapun di antaranya yakni pemaksaan untuk memilih pasangan calon tertentu hingga adanya intimidasi karena perbedaan pilihan.
"Kita lihat dan rasakan saat ini, proses demokrasi saat ini sudah jauh dari akhlakul karimah," kata Nuryati saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
BACA JUGA: AKBP Ronald Gaspol Cooling System Demi Pemilu Damai
Mencermati fenomena tersebut, HMT mengingatkan kepada seluruh pihak agar tetap berada di koridor akhlakul karimah dalam melangsungkan pesta demokrasi.
Nuryati berharap pemimpin yang terpilih saat Pemilu mendatang memiliki kepedulian terhadap orang kecil dan berupaya menaikkan martabat rakyat.
"Kita memilih pemimpin yang kredibel, kita memilih pemimpin terbaik bagi bangsa kita, baik skala nasional maupun daerah," tuturnya.
Dalam acara Seruan Moral Majelis Taklim Indonesia untuk Pemilu Jujur, Adil, Bermartabat dan Damai, HMT menyerukan 6 poin yang harus dipenuhi.
Pertama, tuntutan kepada Presiden, Polri, TNI, ASN, dan para pemegang amanah pemerintahan tingkat pusat, daerah, maupun desa.
Para pemangku kepentingan tersebut diharapkan bertindak netral serta tidak menyalahgunakan jabatan serta kewenangannya untuk berkampanye bagi paslon tertentu.
Kedua, tuntutan kepada KPU, HMT meminta menjadi penyelenggara Pemilu yang Luber, berintegritas dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan.
Ketiga, kepada Bawaslu, HMT menuntut agar memastikan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan berjalan secara jujur, adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Selain itu, melakukan langkah-langkah yang tegas dan berani sesuai kewenangannya atas segala pelanggaran Pemilu, termasuk ketidaknetralan ASN, Polri, dan TNI.
Selanjutnya, HMT menuntut para Capres, Cawapres, maupun Caleg untuk berkampanye tanpa melakukan politik uang, kampanye hitam, penycbaran fitnah, berita bohong, dan ujaran kebencian.
Kelima, masyarakat yang mempunyai hak pilih diserukan untuk menggunakan hak memilih kandidat yang memiliki perilaku baik.
Bersifat dan berarakter shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), talbligh (menyampaikan amanah), fathonah (cerdas), rekam jejak dalam beragama, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara baik.
Terakhir, pimpinan dan jamaah Majelis Taklim diserukan untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan wathoniyah, di tengah perbedaan pilihan politik, tidak mudah terprovokasi ataupun memilih karena politik uang.
Lebih lanjut, Nuryati lantas mengimbau umat untuk tidak saling bentrok perkara pilihan presiden dan wakil presiden yang berbeda.
Dia menegaskan untuk terus bersama menjaga kedamaian, sekaligus mengawal jalannya Pemilu agar belangsung jujur dan adil.
"Mari bersama-sama kita berusaha untuk tidak saling menghina, untuk tidak saling melecehkan, sama-sama kita adalah rakyat Indonesia yang bersaudara," imbuhnya. (mcr31/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah