jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menggelar acara bincang-bincang dan diskusi santai dengan wartawan di lingkungan Parlemen RI. Diskusi tersebut untuk membahas berbagai persoalan bangsa terutama soal kerja-kerja dan program lembaga MPR RI sepanjang tahun 2016.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf mengungkapkan bahwa tak terasa sudah berjalan satu tahun kerja-kerja dan program MPR melaksanakan wewenang dan tugas kenegaraan yang tentu sangat dinamis, dari awal masa jabatan sampai saat ini.
BACA JUGA: Fantastis, Jumlah Bansos Kemensos ke Jatim Nyaris Rp 5 Triliun
Kerja-kerja MPR tersebut adalah melaksanakan pemasyarakatan (sosialisasi) dan pengkajian. Menurut Ma’ruf, dua hal itu tentu masih banyak yang harus dibenahi dan digali lebih dalam lagi dengan tujuan menuju kesempurnaan hasil.
“Lembaga MPR kelihatan simple, tapi nyatanya mobilitas kita sangat tinggi, teman-teman wartawan bisa merasakan hal itu. Program-program di dalam MPR sangat besar juga program alat kelengkapan MPR itu banyak, demikian juga dengan fraksi-fraksi semua punya program anggota juga, oleh karena itu semua sumber daya diberbagai bidang kita kerahkan untuk mendukung itu semua,” kata Ma’ruf Cahyono di ruang rapat Sesjen MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).
BACA JUGA: Komisi I DPR Minta BIN Usut Tuntas Kasus Bom Di Samarinda
Menurut Ma’ruf, banyak elemen masyarakat yang menilai kerja-kerja dan program MPR sudah jauh lebih baik. Melihat itu, pertanyaan besarnya adalah sekarang apa yang harus dilakukan oleh MPR agar menjadi jauh lebih baik lagi. Itulah dinamika, semua berputar menjadi jauh lebih baik atau diam di tempat.
“Untuk itulah, kami harap rekan media massa nasional bisa memberikan masukan, pikiran yang inovatif apapun yang sekiranya bisa untuk perbaikan semua. Media dan MPR sebenarnya adalah mata rantai kerja kerja keras MPR. Hasil-hasil kerja MPR, tidak akan sampai ke masyarakat jika media tidak mempublikasikan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Bom Di Samarinda Bukti Sel Teroris Masih Aktif
Ma’ruf berharap agar program MPR mendapatkan dorongan dari publikasi media sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan MPR. Dari sana diharapkan sinergitas muncul antara MPR, media dan masyarakat.
“Jangan kita menggebu-gebu melakukan pelayanan publik tapi masyarakat tidak respon ya ga bagus juga. Walaupun kita siapkan instrumen apapun, jika responsifitas tidak muncul, percuma. Kita misalnya ingin mengembangkan IT besar-besaran,” katanya.
Secara teori e-government kan luar biasa itu, tapi begitu masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak mengetahui ada hal itu karena peran media kurang kuat, akan menjadi tidak efektif juga dan tidak memberikan benefit kepada masyarakat buat apa,” kata Ma’ruf lagi.
Kepada awak media massa nasional, Sesjen MPR juga membahas tentang Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system memiliki keinginan dan upaya untuk berkiprah dan berperan dalam memberikan dukungan riil pengimplementasian langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terdapat 8 area perubahan Reformasi Birokasi di lingkungan Setjen MPR RI yakni Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik serta Mindset dan Cultural Set Aparatur.
Pada area perubahan pertama yakni Organisasi, Ma’ruf menyampaikan bahwa MPR saat ini memang berupaya sedang berbenah melakukan penataan struktural di Setjen MPR RI.
Penataan struktural di MPR itu dibuat didasarkan Keppres Tahun 1999. Seharusnya setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan ada penataan.
Tapi, walaupun MPR sudah mengalami perubahan yang utama adalah perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sudah sangat lama sudah 17 tahun sejak 1999.
“Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut. Penataan tersebut bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan mana-mana yang kurang sehingga nanti ke depannya, MPR memiliki struktur organisasi yang makin bagus dan sempurna,” katanya.
Pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, Ma’ruf menjelaskan bahwa Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.
Akuntabilitas aparatus sipil itu, kata Ma’ruf, sebenarnya bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya saat ini, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility/tanggung jawab. Kalau sudah melaksanakan tanggung jawab kepada atasannya apalagi sudah dibilang bagus oleh atasannya selesailah sudah.
"Sekarang tidak lagi. Salah sedikit saja maka akan ada yang menguggat. Makanya prinsip akuntabel itu bisa juga termasuk berani digugat. Ini belum termasuk bagaimana aparatur sipil itu harus juga mampu memberikan output, outcome dan impact dampak dari kerja-kerjanya melayani publik,” pungkasnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Komisi III Minta Kapolri Segera Rampungkan Kasus Bea Cukai Tj Priok
Redaktur : Tim Redaksi