jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menganggap masa setahun pemerintah era Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin hanya menghadirkan kegaduhan dan kegagapan.
Sukamta pun mencontohkan aktivitas kegaduhan pemerintah saat Menteri Agama (Menag) berbicara tentang larangan cadar dan celana cingkrang.
BACA JUGA: Pujian Bima Arya untuk Presiden Jokowi
Selain itu, kegaduhan lain terjadi saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membuat pernyataan yang mengaitkan kejahatan dengan daerah miskin.
"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Catatan Kritis dan Pujian dari ALMISBAT untuk Setahun Jokowi-Maruf
Sukamta memandang, banyaknya kegaduhan menbuat situasi ekonomi yang sudah buruk semakin sulit teratasi. Terlebih lagi, pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 terlihat gagap dan seadanya.
"Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment)," ujar dia.
BACA JUGA: Setahun Jokowi - Maruf, Pemerintah Rela Jatahnya dari Penjualan Gas Bumi Dikurangi
"Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi lebih sulit dipulihkan," beber dia.
Selain gagap dan gaduh, legislator asal Yogyakarta ini pun menganggap pemerintah Jokowi-Maruf tidak pandai menyelesaikan masalah ekonomi. Pemerintah terus memakai alibi pandemi Covid-19, atas kegagalan dalam sektor ekonomi.
"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen," pungkas Sukamta.(ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan