Setelah Nazaruddin, Tunggu Giliran yang Lain

JAKARTA - Praktek berburu rente oleh partai politik nyaris terjadi di semua partaiKalaupun saat ini isu ini terkesan hanya menyangkut Partai Demokrat, hal ini karena posisi partai itu yang seksi sebagai partai pemenang pemilu dan dekat dengan istana

BACA JUGA: Awang Faroek Usulkan Pemekaran Tiga Daerah

Dampaknya, kader-kader Partai Demokrat termasuk bendahara umumnya mendapatkan berbagai kemudahan.

“Nazaruddin hanyalah tumbal dari betapa buruknya dan korupnya sistem pendanaan partaiDulu di era Orde Baru, TNI yang berkuasa, kini giliran partai politik yang memainkan peran itu

BACA JUGA: Pimpinan KPK yang Baru Harus Berani Mati

Partai kini menjadi proksi bagi pemilik dana,” kata pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muchtadi, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/5).

Dikatakannya, selama sistem pendanaan ini tidak diperbaiki maka akan bermunculan Nazaruddin-Nazaruddin lainnya dari partai lainnya jugaSebab jika sistem pendanaan partai tidak diperbaiki, misalnya dengan mengeluarkan UU tersendiri maka reformasi partai tidak akan berjalan.

Karena itu dia mengusulkan agar subsidi kepada partai diperbesar

BACA JUGA: Segera Didakwa, Cirus Terancam 20 tahun Penjara

Itu lebih baik daripada membiarkan partai bermain proyek seperti yang terjadi saat iniPartai lainnya adalah pemain lama, sehingga bisa lebih rapi, sementara PD adalah pemain baru.

“Partai lain pun seperti Golkar akan kena imbasnyaNama-nama kader Golkar seperti Setya Novanto, Azis Syamsuddin yang selama ini dikenal sebagai pemain pun tinggal tunggu giliran sajaPartai lain seperti PKS, PAN dan lain-lain kan sudah kena juga,” kata Burhanudin lagi.

Mekanisme pencarian dana oleh partai, menurut dia dilakukan kader-kader partai, khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPRKarena Banggar adalah alat kelengkapan DPR yang paling jorok bermain untuk partaiOleh karena itu perlu ada reformasi khusus di DPR terkait kinerja badan anggaran.

“Badan anggaran komisi DPR telah lama menjadi pundi-pundi bagi partai untuk menutupi kekurangan keuangan partaiSumber pendanaan yang paling jorok ada di badan anggaranBadan ini dijadikan alat oleh partai untuk mendanai kepentingan partai,” tukasnya

Pagi hari sebelumnya, saat diskusi bertema Benarkah Reformasi Gagal yang digelar Perkumpulan Senior GMKI bekerjasama dengan Forum Wartawan Pemilu (Forwalu) di Jakarta, Kamis (26/5), Burhanuddin juga menyampaikan hal serupaSelama tidak ada pembatasan dana kampanye, maka para caleg akan jor-joran dana untuk menggalang popularitas.

Dia yakin, jika dana kampanye dan dana partai dibatasi, maka pertarungan para caleg adalah pertarungan gagasan(fas/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Anggap BK DPR Aneh