jpnn.com - MASIH banyak persoalan hukum yang belum terselesaikan di Provinsi Papua. Karena alasan itulah, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terpanggil untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di provinsi paling timur Indonesia.
Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menjelaskan, LBH di Papua akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi persoalan hukum.
BACA JUGA: Desak Anggarkan Gaji Honorer K2 di RAPBN 2016
“Kami tidak bisa menunggu implementasi undang-undang nomer 16 tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum yang masih rumit terutama di Papua. Banyaknya masalah hukum yang menimpa masyarakat kecil inilah membuat kita terpanggil,"jelas Otto saat meresmikan dan melantik LBH Papua di Jayapura Kamis (19/2).
Otto langsung memimpin pendirian dan pelantikan pengurus LBH Papua. Selain itu dia didampingi Ketua Pusat Bantuan Hukum DPN Peradi Rivai Kusumanegara dan Ketua DPC Peradi Papua Zeffnat Masnifit.
BACA JUGA: Minta Tambah Kursi, PPP: Lebih Banyak, Lebih Baik
Turut hadir pula unsur Muspida setempat baik dari Pemda Papua, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda, Kodam dan Pemkot setempat.
Lebih lanjut Otto mengatakan, selain di Papua, dalam waktu dekat pihaknya bakal membuka LBH di daerah-daerah yang banyak persoalan hukumnya. Tujuannya, kata dia, prinsip kesetaraan dimata hukum bisa terwujud di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Urung Pilih BG, Bukti Jokowi Tak Tunduk PDIP
Daerah-daerah itu adalah di Ambon, Sukabumi, Padang, Kendari dan Bangka Belitung. “Target kami LBH ada di semua kabupaten kota di Indonesia. Setiap sidang di pengadilan akan ada LBH Peradi yang mendampingi," tegas Otto.
Menurut Otto, langkah ini, membuktikan bahwa seluruh DPC Peradi siap mendukung gerakan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat.
"Tersebarnya 35.000 anggota Peradi di seluruh Tanah Air akan mendukung pemenuhan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat tidak mampu. Ini merupakan dharma bakti advokat Peradi bagi bangsa dan negara," jelas Otto.
Dia berharap pimpinan Peradi yang terpilih dalam Munas pada Maret mendatang juga mendorong gerakan probono atau bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, sebagaimana hal ini telah menjadi perhatian masyarakat Internasional maupun Pemerintah Republik Indonesia. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Plt Pimpinan KPK Harus Terbebas dari Konflik Kepentingan
Redaktur : Tim Redaksi