Setelah PBR, Empat Partai Siap Gabung PAN

SURABAYA - Peta politik menuju pemilu 2014 semakin dinamisPartai Amanat Nasional (PAN) mulai menggandeng partai-partai kecil yang tidak lolos electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) untuk bergabung

BACA JUGA: Bahas Uang Rakyat, DPR Diminta Libatkan Publik

   
"Yang sudah pasti bergabung PBR (partai bintang reformasi)Dalam waktu dekat ada empat partai lagi yang akan menyusul," kata Ketua Umum PAN Hatta Rajasa saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di Surabaya, Minggu (18/9).
   
Sayangnya Hatta belum bersedia menginformasikan empat partai yang akan bergabung dengan PAN tersebut

BACA JUGA: Belajar Pencegahan Korupsi ke Australia

Menurut Hatta, langkah itu dilakukan karena PAN berambisi untuk mendapatkan tambahan suara yang signifikan pada pemilu 2014"Saya sangat ingin PAN di pemilu 2014 mendapat dua digit (di atas 10 persen suara)," kata Menko perekonomian itu

BACA JUGA: BK dan BURT DPR Perlu Dirombak Total

Dalam menarik partai lain bergabung ke PAN, kata Hatta, pihaknya tidak akan melihat latar belakang ideologi partai tersebutYang terpenting parpol yang bergabung itu memiliki platform yang sama dengan PANMencari kesamaan platform itu dinilai lebih mudah dan efektif daripada memperdebatkan soal ideologi.

Penggabungan partai itu dilakukan cukup ekstremKetua Umum PBR Bursah Zarnubi mengatakan seluruh pengurus PBR ditransfer menjadi pengurus PANItu dilakukan mulai dari level DPP hingga ranting"Pengurus PBR yang jadi pengurus PAN otomatis berhenti jadi anggota PBRSebab ada larangan seseorang menjadi pengurus di dua partai," kata Bursah.

Namun Bursah sendiri sampai saat ini belum menjadi pengurus PANDi PBR, posisi ketua dan sekretaris, belum bergabung ke PANSehingga sampai saat ini PBR masih eksis sebagai parpol

Kesepakatan lainnya, kata Bursah, PBR mendapat kewenangan untuk mendirikan sayap baru organisasi PAN yang fokus menggarap isu buruh dan petani"Nama organisasinya Petani Buruh ReformasiPBR juga singkatannya," kata mantan aktivis HMI itu.

Sementara itu Hatta kemarin juga menyampaikan kebijakan PAN untuk melarang DPW dan DPC menerima upeti dari calon kepala daerah"Istilahnya uang perahuItu saya larang keras," kata Hatta

Uang perahu, kata Hatta, memicu terjadi korupsiSeorang calon kepala daerah yang setor uang miliaran kepada parpol pendukungnya sudah tentu akan berpikir untuk mencari ganti dari APBN atau APBD(ano)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Kader Demokrat Berebut Kursi Walikota Tasik