jpnn.com, SURABAYA - Banyak orang tua yang mengeluhkan mahalnya harga kain seragam dan atribut yang dijual di koperasi sekolah anak mereka.
Terutama SMP negeri. Sejumlah wali murid harus mengeluarkan Rp 2,1 juta untuk mendapat lima setel kain plus satu seragam olahraga.
BACA JUGA: Sekolah Negeri Ini Terpental Saat PPDB karena Dekat Eks Lokalisasi
"Itu masih harus ribet cari penjahit. Untuk menjahit semua kain itu, saya harus mengeluarkan uang lagi Rp 850 ribu," kata salah satu wali murid SMPN di Surabaya Selatan.
BACA JUGA : Kisah Anak Gagal PPDB 2019, Diam di Rumah, Tidak Sekolah
BACA JUGA: Beginilah Nasib Miris Sekolah Negeri yang Tak Menikmati Hasil PPDB Sistem Zonasi
Sebenarnya, dia bisa membeli seragam di luar koperasi. Terutama seragam putih biru dan pramuka.
Namun karena tak mau bolak-balik, akhirnya dia membeli seluruh atribut yang dijual di koperasi itu.
BACA JUGA: Kisah Anak Gagal PPDB 2019, Diam di Rumah, Tidak Sekolah
Untuk seragam khusus batik dan olahraga, wali murid tak punya pilihan lain. Mereka harus membeli seluruh seragam tersebut di koperasi sekolah.
Hal itu ternyata terjadi di seluruh SD dan SMP negeri. Sekolah memberikan nota pembayaran atas kain yang dibeli Namun, tidak ada perincian harga. Nota hanya bertulisan nominal dari total belanja.
"Tidak ada detailnya. Cuma dikasih satu lembar itu," kata dia.
Di SMPN lain, wali murid dikenai biaya Rp 1,9 juta. Namun, anaknya tidak mendapat seragam putih-putih dan sepatu seperti narasumber pertama.
Dia juga mengaku harus membeli seluruh item yang ditawarkan sekolah karena tak mau ribet.
BACA JUGA : Beginilah Nasib Miris Sekolah Negeri yang Tak Menikmati Hasil PPDB Sistem Zonasi
Namun, banyak wali murid lain yang tak mampu. Mereka memilih membeli kain seragam di toko. Jika mereka mencabut satu setel seragam, biayanya dikurangi jadi Rp 300 ribu.
Jika dua setel, biaya seragam yang harus dibayar menjadi Rp 1,3 juta. "Sebenarnya mending beli jadi. Tidak ribet mencari tukang jahit," kata dia.
Jawa Pos mengecek harga satu setel seragam jadi di Darmo Trade Center (DTC). Harga satu setel kain seragam paling murah Rp 85 ribu untuk seragam SD.
Untuk seragam SMP, harganya rata-rata Rp 125 ribu. "Tergantung ukuran. Kalau yang badannya besar, bisa Rp 150 ribu. Ini untuk laki-laki. Perempuan beda lagi harganya," ujar Purnama, salah seorang pedagang.
Harga seragam untuk siswi lebih mahal. Harga satu setel untuk ukuran standar Rp 150 ribu. Seragam ukuran besar bisa sampai Rp 200 ribu.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mendapat banyak keluhan dari wali murid. Bahkan, ada siswa mitra warga yang diminta membayar.
"Meski cuma separo, tetap mahal," kata Baktiono.
Persoalan itu sebenarnya muncul hampir setiap tahun. Baktiono menilai harga seragam di koperasi sekolah selalu tidak wajar. Menurut dia, lima setel kain bisa dibeli dengan harga tak sampai Rp 500 ribu. Bahkan, bisa lebih murah.
Dia meminta dinas pendidikan turun tangan untuk mengatasi persoalan yang tiap tahun terjadi itu.
Salah satu caranya adalah melelang pengadaan seragam khusus untuk siswa mitra warga. Semuanya diberikan secara gratis.
Siswa nonmitra warga bisa tetap menggunakan kain. Namun, harga kainnya perlu diberi batas maksimal.
Tujuannya, pihak koperasi sekolah tidak mematok harga selangit karena mereka memonopoli penjualan seragam itu.
"Bisa dibuatkan perwali soal harga seragam. Bahkan, bisa dibuat lebih murah dari harga toko kalau mau," jelas politikus PDIP itu.
Jika ada penyelewengan, seharusnya inspektorat pemkot bisa turun tangan. Sebab, selama ini lembaga pengawas internal pemkot itu jarang menemukan pelanggaran tersebut.
"Kami berharap Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan supaya kasus ini tak terus-terusan diulangi," kata wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya itu.
Kabid Sekolah Menengah Dispendik Surabaya Sudarminto menyatakan, pembelian seragam di sekolah tidak wajib.
Sekolah hanya memfasilitasi orang tua yang membutuhkan pembelian seragam lewat koperasi. Biasanya sekolah juga memberikan keringanan jika wali murid tidak bisa membayar langsung.
"Jadi, bunyinya tidak wajib beli di sekolah. Sekolah hanya memfasilitasi wali murid," jelasnya kemarin.
Dispendik juga memberikan surat edaran ke sekolah pada 8 Juli lalu. Ada tiga poin yang disampaikan. Dispendik akan memberikan sanksi jika sekolah terbukti membebani siswa.
Terkait siswa mitra warga yang diminta membayar seragam, Sudarminto memastikan tidak ada. Khusus mitra warga, perlengkapan sekolah seperti baju dan topi digratiskan.
Pemberian seragam kepada mitra warga akan dilakukan pihak sekolah lebih dulu. Sementara itu, pengalokasian anggaran ganti seragam tersebut bakal dimasukkan lewat bopda. "Nanti pemkot ganti," ucapnya. (sal/elo/dik/c6/git/jpnn)
Banyak banget mobil keluaran terbaru disini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kena Dampak Kebijakan PPDB , Sekolah Ini Hanya Dapat Dua Siswa Baru
Redaktur & Reporter : Natalia