jpnn.com - BATAM - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakiyakirti menyayangkan nasib yang menimpa puluhan TKI yang kapalnya tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kepri, Rabu (2/11) lalu.
"Sangat disayangkan, apalagi semua TKI tidak memiliki dokumen resmi atau non produsural," kata dia seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini.
BACA JUGA: Lihat, Wajah Trauma Korban Selamat Kapal Nahas Ini Bikin Sedih
Pihaknya bersama dengan BNP2TKI juga telah berkoordinasi dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker), terkait jumlah dan daerah asal TKI.
"Kita hanya memantau, untuk daerah, kita merupakan perpanjangan tangan Kemenaker. Semua data sudah kita laporkan ke pimpinan," ujarnya.
BACA JUGA: Setnov Janji Umrahkan Pemulung di Surabaya
Harusnya tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen resmi sebelum berangkat, seperti identitas diri, paspor, dan izin bekerja di negara tujuan.
Batam, menurut dia merupakan salah satu daerah yang sering menjadi tempat transit sebelum berangkat ke Malaysia.
BACA JUGA: Tunda Saja, Proyek Flyover Dolog Tak Sesuai Rencana Tata Kota
Sebelumnya pemerintah juga telah memulangkan ratusan TKI bermasalah beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi TKI bermasalah ini, BNP2TKI bersama Disnaker Provinsi Kepri akan segera membuka pelayanan satu atap bertempat di Kota Batam.
Layanan satu pintu ini nanti akan berisikan beberapa instansi terkait yang membantu mengurusi dokumen TKI bermasalah, sebelum berangkat ke Malaysia.
Pelayanan satu atap ini akan diisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, imigrasi, Dinas Kesehatan, dan Disnaker sendiri.
Nantinya, TKI ilegal yang tertangkap di wilayah Kepri akan dilegalkan statusnya, melalui pelayanan terpadu ini seperti, melengkapi dokumen TKI, dan memberikan pelatihan sebelum mereka diberangkatkan.
"Semua pengurusan ditanggung oleh negara, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI," ujarnya.
Layanan satu pintu ini juga akan bekerjasama dengan lembaga penempatan TKI di luar negeri, dan negara pengguna jasa TKI.
Rencanya pertengahan tahun 2017 nanti, layanan satu pintu sudah berfungsi.
Dia berharap langkah pemerintah ini bisa mengurangi resiko buruk yang sering menimpa TKI.
"Jadi TKI yang mau bekerja di sana, tidak perlu takut-takut, dan terancam selama bekerja," pungkasnya.(cr17/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Lokalisasi Bakal Ditutup, Lokasi Prostitusi Baru Muncul
Redaktur : Tim Redaksi