jpnn.com - JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri menegaskan pemerintah harus menyetop aktivitas reklamasi yang membabibuta di Pulau Jawa. Sebab, reklamasi di Pulau Jawa akan menambah tinggi disparitas pembangunan dengan wilayah Indonesia Timur.
“Pindahkan gula pembangunan ke luar Jawa, karena Indonesia tidak mungkin maju, berdaya saing, kalau disparitas pembangunan jomplang seperti sekarang,” kata Rokhmin saat diskusi bertajuk ‘Nasib Reklamasi’ di Jakarta, Sabtu (23/4).
BACA JUGA: Reklamasi Perlebar Jurang Disparitas Pembangunan
Lebih lanjut Rokhmin mendukung moratorium sementara reklamasi Teluk Jakarta. Nah, kata Rokhmin, selama masa moratorium ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah.
Pertama, kata Rokhmin, jika ada pelanggaran hukum terkait reklamasi Teluk Jakarta, itu maka harus ditindak tegas.
BACA JUGA: Reklamasi Teluk Jakarta, Jangan Cuma Berorientasi pada Bisnis
“Semua pelanggaran hukum baik yang dilakukan pemerintah maupun korporasi harus ditindak tegas, supaya ada efek era dan adil,” jelas Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, itu.
Dia menegaskan, selama moratorium tidak boleh ada aktivitas lagi, termasuk penambangan pasir di wilayah Banten dan lainnya.
BACA JUGA: Ini Kata Menteri Kelautan Era Megawati Soal Reklamasi
Rokhmin menambahkan, selama masa review reklamasi teluk Jakarta, pemerintah harus melakukan public hearing. Tak cuma melibatkan pakar, tapi masyarakat yang berkepentingan juga harus dilibatkan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuding Pemprov DKI Abaikan Seabrek Aturan Terkait Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi