jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR telah menyepakati langkah penyelamatan maskapai milik negara yakni PT Garuda Indonesia.
Kesepakatan itu tercapai setelah panja penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI menerima skema atau langkah penyelamatan yang diajukan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.
BACA JUGA: Panja DPR Setujui PMN Rp 7,5 Triliun untuk Garuda, tetapi
Diketahui, dalam rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI, Jumat (22/4/2022) itu dihadiri langsung Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran PT Garuda Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menekankan pasca-adanya skema penyelamatan sebaiknya Garuda segera melakukan kalkulasi secara cermat terkait kemampuan suntikan modal yang diberikan.
BACA JUGA: Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Serahkan 9 Rekomendasi kepada Menteri BUMN
Darmadi dalam rapat panja penyelamatan Garuda menyampaikan tiga hal penting. Pertama, Garuda harus bisa menjamin agar terjamin going concern-nya.
Pada kesempatan itu, Darmadi berharap segera mengadakan stress test untuk mengetahui ketahanan keuangan dan keandalan strategi setelah menyepakati kesepatan upaya penyelamatan Garuda.
BACA JUGA: Ini Puncak Tertinggi Penerbangan Garuda Indonesia Group
“Bisa going concern atau tidak? Bisa bertahan berapa lama," tegas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/4).
Kedua, lanjut dia, pemerintah harus tetap mengawasi kasus-kasus hukum di masa lalu agar berjalan dengan baik.
“Pengawasan kasus hukum penting agar kredibilitas Garuda kembali pulih dan bisa dipercaya bahwa ada keseriusan dalam membenahi Garuda dari perilaku koruptif internalnya," tegas Darmadi.
Selain itu, Darmadi mengingatkan porsi saham milik pemerintah di Garuda tetap dipertahankan.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena harus mencari dana 409 juta USD untuk pembayaran pajak, rasionalisasi perusahaan, pembayaran utang pasca-PKPU dan avtur serta biaya lainnya.
"Untuk itulah Garuda harus tetap mempertahankan kepemilikan pemerintah minimal 51 persen dan selektif dalam mencari investor strategis yang kredibel,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Terakhir, Darmadi Durianto menekankan agar Garuda menjalankan prinsip-prinsip perusahaan yang berbasis transparansi dan melakukan langkah efisiensi secara terukur.
"Garuda harus menerapkan Good Corporate Good Governance (GCG) dan peningkatan efisiensi perusahaan secara progresif," ujar Darmadi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari