jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Yandri Susanto mengatakan, Partai Golkar harus bisa melihat kondisi objektif untuk kepentingan kelembagaan DPR, menyusul status terkini Ketua DPR Setya Novanto yang dikurung KPK.
Menurut Yandri, kalau semua partai mendesak, tapi PG tidak mau, maka pergantian Ketua DPR tidak bisa terlaksana. Sebab, Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) memberikan kewenangan tersebut kepada partai asal ketua parlemen.
BACA JUGA: Jokowi Panggil 2 Menteri, Termasuk Kandidat Ketum Golkar
“Jadi, partai yang punya hak untuk menjadi Ketua DPR hari ini kan Golkar. Jadi, kalau misalnya Golkar tidak mau ya tidak akan terjadi itu,” kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11).
Menurut Yandri, di sisi pertama seharusnya Novanto harus menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai Ketua DPR. Di sisi lain, Golkar sebagai yang diberi mandat untuk memimpin Ketua DPR tentu juga harus menyadarinya. “Jadi, tentu dua-duanya (harus sadar),” tegasnya.
BACA JUGA: Setya Novanto Ditahan, Kehormatan DPR Harus Ditegakkan
Anggota Komisi II DPR itu menyatakan kondisi yang terjadi saat ini cukup mengganggu citra kelembagaan DPR. Karena itu, Yandri mempertegas bahwa Ketua DPR harus segera diganti. “Ya harus, bagusnya diganti,” katanya.
Namun, kata dia, semua saran yang ada dikembalikan lagi kepada PG yang punya kewenangan mengambil keputusan. Dia yakin, PG akan menerima usulan perlunya pergantian ketum oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen ini. “Ini bukan masalah suka atau tidak suka, tapi ini kan faktor objektif,” tegas Yandri. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Beranikah Golkar Melengserkan Novanto dari Kursi Ketua DPR?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nurdin Halid yang Boleh jadi Plt, Bukan Idrus Marham
Redaktur & Reporter : Boy