jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar (Wasekjen) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menuturkan, desakan Munaslub terkait status terkini dari sang ketua umum Setya Novanto (tahanan KPK) harus segera dibahas.
"Kami masih belum rapat secara khusus terkait dengan perkembangan mutakhir Partai Golkar dalam menyikapi peristiwa yang terjadi dengan Ketua Umum. Karena itu, desakan atau seruan misalnya dari Pak JK ke lainnya ya memang harus dibicarakan, harus dibahas," kata Ace seperti dikutip dari Indopos, Sabtu (18/11).
BACA JUGA: Ditahan KPK, Papa Tak Bisa ke Mana-Mana
Anggota komisi II DPR RI itu tidak menutup kemungkinan Golkar akan membahas usulan-usulan tersebut. Walaupun, sejatinya sampai hari ini partai berlambang pohon beringin itu belum memberikan putusan akhir terkait dengan pengadaan Munaslub.
"Jadi menurut saya karena ini belum sikap resmi partai ya, ya memang harusnya dimungkinkan untuk dibahas dan itu tidak menutup kemungkinan untuk dibahas di internal partai," ujarnya.
BACA JUGA: Fredrich Pertanyakan Dasar Hukum KPK Menahan Orang Sakit
Dia menjelaskan, mekanisme pengadaan Munaslub harus melihat pada tiga aspek perkembangan situasi terkini Novanto. Pertama, kondisi Papa Novanto (julukan Setnov) paska kecelakaan. Kedua, proses hukum Novanto yang sedang bergulir. Ketiga, imbauan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses Munaslub juga harus dilaksanakan secara objektif.
"Jadi maksud saya sekarang kami harus melihat segi objektifnya bahwa ketua umum sedang mengalami peristiwa ini kan. Yang kedua saya mendapatkan informasi bahwa ketua umum sedang melakukan upaya hukum, begitu ya. Nah ini semua kan harus dilihat, harus dikaitkan gitu," tegasnya.
BACA JUGA: Jumat Keramat! Setya Novanto jadi Tahanan KPK
Sementara politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan ketua harian Nurdin Halid untuk segera menggelar rapat pleno. Hal ini penting, kondisi Golkar harus diselamatkan apalagi tahun depan sudah harus menghadapi pilkada serentak 2018.
"Saya sudah koordinasi dengan Nurdin, dia kan sekarang lagi di Sulawesi deklarasi (Pilgub Sulsel, red). Setelah itu balik, baru kami bicara yang kemungkinan Minggu depan. Kemungkinan pleno hari Selasa," kata Yorrys saat dihubungi, Jumat (17/11).
Yorrys menegaskan, Nurdin bisa pimpin rapat pleno Golkar meskipun Novanto sedang terbaring di rumah sakit. Sekalipun tanpa persetujuan Novanto, rapat pleno bisa dilakukan.
"Enggak ada masalah (tanpa persetujuan Novanto, red), di dalam pasal 19 AD/ART Golkar menyatakan bahwa kepemimpinan DPP adalah kelektif kolegial," kata Yorrys.
Dia pun mengungkapkan, upaya pelengseran Novanto memang sudah dilakukan sejak status tersangka sang ketua umum di korupsi e-KTP. Tapi terhambat, karena proses praperadilan dan dinamika internal Golkar. Tapi kali ini, Yorrys yakin pelengseran akan segera dilakukan.
"Sedang berproses (upaya penyelamatan Golkar, red), sambil menunggu waktu karena waktu itu ada perbedaan, baru tersangka, belum ditahan, belum inkrah, biasalah itu dinamika. Kami menunggu, tapi dengan ditangkapnya beliau dan kejadian dua hari ini apalagi yang terakhir (kecelakaan, red), tidak ada alternatif lain harus segera konsolidasi mengambil langkah strategis penyalamatan Partai Golkar," kata Yorrys.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie memilih menyerahkannya kepada mekanisme partai. Dia mengatakan, usulan pergantian kepemimpinan menyusul status tersangka yang disandang Novanto harus muncul dari pengurus DPD I. "Yang menyetujui (Munaslub) adalah DPD I. Nanti tentu diserahkan pada mekanisme partai," imbuhnya, kemarin.
Terpisah, Wapres JK terang-terangan menyarankan agar Golkar segera melakukan pergantian kepemimpinan untuk menyelamatkan partai. "Bagaimana teknis dan mekanismenya, ya tergantung Golkar. Tapi harus segera dilakukan agar kepemimpinan di Golkar tidak kosong," kata JK di sela-sela Rakernas Partai NasDem di Jakarta, Kamis (16/11).
Sedangkan Akbar Tandjung menilai tanpa langkah penyelamatan organisasi, sudah tentu secara politik akan berdampak negatif pada partai. Pergantian kepemimpinan menurut dia bisa menjadi solusi mengingat Golkar harus tetap siap menghadapi Pilkada 2018 dan juga Pemilu 2019. "Adanya kasus yang dialami oleh saudara Setya Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan," ujarnya. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Novanto DPO, Fahri: Saya Muak Lihat Sandiwara Begini
Redaktur : Tim Redaksi