jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengonsolidasikan pengadaan laptop dalam negeri tahun anggaran 2022 di berbagai kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah.
Program senilai Rp 6,33 triliun itu menghasilkan efisiensi hingga Rp 1,8 triliun.
BACA JUGA: LKPP Minta Kemensos Susun Katalog Sektoral soal Pengadaan Alat Bantu
“Hari ini pemerintah di bawah arahan Presiden Joko Widodo mencetak milestone baru, yaitu konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri, yang sebelumnya berjalan terpisah-pisah," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas seusai penandatanganan kontrak konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri pada Kamis (28/7).
"Ini bukti komitmen pemerintah memperkuat industri laptop dalam negeri dan sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara,” imbuhnya.
BACA JUGA: Dorong Capaian Target Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, LKPP Mengimbau Begini
Anas menjelaskan pemerintah mengonsolidasikan belanja TIK dengan nilai belanja total Rp 6,33 triliun, terdiri atas TIK pendidikan Rp 3,42 T dan TIK administrasi perkantoran Rp 2,92 T.
Berkat konsolidasi tersebut, pemerintah menghemat Rp 1,8 triliun, terdiri atas efisiensi Rp 951,3 miliar untuk laptop TIK pendidikan dan efisiensi Rp 867,2 miliar untuk laptop administrasi perkantoran.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Logistik Pemilu, KPU Beraudiensi dengan LKPP
“Kami proses ini beberapa waktu terakhir, dan alhamdulillah hari ini tuntas. Pemerintah sebagai the biggest buyer perlu mengonsolidasikan belanja agar makin efisien. Tentu saja karena efisiensi, penggunaan uang negara bisa optimal, bisa digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya yang makin mempercepat upaya pemulihan ekonomi,” kata Anas.
Dia mengatakan, produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25%. Dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan overspesifikasi.
“Ini juga sekaligus memberi gambaran kepada pelaku usaha bahwa mereka harus investasi di Indonesia karena besarnya prospek belanja pemerintah. Jadi, sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, karena belanja negara juga harus mendorong tumbuhnya investasi industri dalam negeri,” kata Anas.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, konsolidasi bisa dilakukan melalui kodifikasi barang yang saat ini sedang dirampungkan bersama Kementerian Keuangan dan BPS.
“Presiden Jokowi menginginkan adanya satu kodifikasi barang. Satu per satu. Saat ini laptop nasional dan ini menjadi lompatan besar dalam pengelolaan belanja negara,” kata Azwar Anas.
Sementara itu, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan Edi Gunawan mengatakan dengan adanya konsolidasi nasional maka tujuan pengadaan value for money dengan kuantitas, kualitas, mutu dan biaya sesuai.
“Kemenkeu akan terus mendukung dan mendorong inisiasi pengadaan yang dilakukan LKPP beserta kementerian lain," ujar Edi. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan