jpnn.com, SOREANG - Sempat menjadi magnet persepakbolaan di Jawa Barat, Stadion Si Jalak Harupat kini dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan listrik ke kompleks olah raga itu kabarnya sudah diputus PLN sejak beberapa bulan lalu, lantaran tagihannya belum dibayar.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hen Hen Asep Suhendar mempertanyakan kembali anggaran operasional dan pemeliharaan Si Jalak Harupat.
BACA JUGA: 4 Kampung di Kabupaten Bandung Dialiri Listrik Geo Dipa
Pasalnya pasca-Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 lalu, kondisinya seolah terabaikan.
”Waktu itu kami melakukan kunjungan ke stadion Si Jalak Harupat, kami melihat kondisinya memprihatinkan,” kata Hen Hen baru-baru ini.
BACA JUGA: Edan! ABG Tega Bunuh Teman demi Modal Tahun Baruan
“Saya pun melihat kolam renang kondisi airnya berlumut hijau, kemudian saya ke pengelola jika aliran listrik sudah diputus oleh PLN,” lanjutnya.
Tidak hanya kondisi kolam renang yang memprihatinkan. Akibat pemutusan aliran listrik berdampak pula terhadap pekerjaan yang menggunakan tenaga listrik.
BACA JUGA: Hiks..Trauma Berat, Bocah Korban Pencabulan Meninggal
Salah satunya adalah penyiraman rumput stadion. Biasanya para pekerja menggunakan alat bertenaga listrik, tetapi untuk saat ini kucuran air langsung dari mobil tangki.
“Mobil tangki untuk biaya operasional lebih mahal. Selain itu kami menemukan beberapa masalah operasional lainnya di kompleks olahraga kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Hen Hen mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk biaya operasional.
Uang tersebut dipergunakan untuk membayar gaji pegawai dan pembayaran listrik. Tidak hanya itu, 300 juta pun ditambah setiap tahunnya untuk biaya pertahun. Nahasnya hal tersebut tidak berdampak apa pun.
“Anggaran setiap tahun ada kenapa sampai tidak terurus. Untuk itu kami meminta klarifikasi penggunaan anggaran dari pengelola yang sampai saat ini tidak kunjung memberikan data penggunaan,” ucapnya.
Mengenai penggunaan listrik, Hen Hen menyarankan agar pusat listrik tidak dipusatkan di satu KWH saja. Namun terpasang juga dibeberap titik, sehingga pada akhir bulan akan terlihat rincian penggunaannya akan seperti apa.
“Sebaiknya dipisah, jadi besaran penggunaan setiap fasilitas akan terlihat. Penggunaan listrik tenaga surya untuk di luar stadion alangkah lebih baiknya dicoba,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara mengakui ada pemutusan aliran di Komplek Stadion Si Jalak Harupat.
Sehingga beberapa aktivitas di komplek tersebut sempat terganggu seperti kegiatan Pelatnas Angkat Besi dan pemeliharaan fasilitas rutin.
“Aliran listrik sempat dimatikan sepihak oleh PLN. Tapi saat ini sudah kembali seperti semula. Saya pun meminta maaf kepada para Pelatnas Cabang olahraga (cabor) angkat besi yang sempat terganggu,” terangnya.
Menanggapi isu jika kolam renang di komplek tersebut terbengkalai dan kondisi air berwarna hijau dan berlumut. Ia mengatakan pasca-PON 2016 lalu kondisi semakin parah karena adanya pemadaman listrik sehingga terkesan kumuh.
“Sirkulasi air tidak berfungsi dikarenakan ada pemutusan arus listrik. Saya pun telah menyiapkan beberap upaya diantaranya tenaga ahli dan vacum untuk membersihkan lumut dan dipastikan seminggu kedepan siap kembali untuk digunakan,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai permasalahan anggaran, Akhmad mengatakan penggunaan listrik di tahun 2017 yaitu sekitar Rp 300 juta.
Sedangkan untuk tahun 2016 untuk listrik dan air Dispora memiliki Rp 800 juta. Hal itu menurun sebesar Rp 500 juta dikarenakan ada penetapan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di awal 2017.
Penurunan anggaran, kata dia, karena dinasnya jadi dua. Pada SOTK 2017 itu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), kemudian ada Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud).
Di mana kedua dinas ini memiliki beban listrik yang besar, yakni Dispora mengelola Stadion Si Jalak Harupat dan Disparbud mengelola Gedong Budaya Sabilulungan.
“Jadi soal nunggak bayar listrik ini bukan karena penyelewengan, tapi karena kekurangan anggaran karena dinasnya jadi dua,” tandasnya. (kim)
Redaktur & Reporter : Adil