jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengaku siap melawan sikap International Monetary Find (IMF), yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Pemerintah Indonesia.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kebijakan hilirisasi industri untuk memaksimalkan hasil.
BACA JUGA: Menteri Bahlil Menentang Rekomendasi IMF, Politikus PKS Merespons, Tegas
Benny menilai program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat, karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.
"Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," kata Benny, di Jakarta, Senin (24/7).
BACA JUGA: Peserta IMF 2023 Ditaksir Mencapai 10 Ribu UMKMÂ
Diketahui, ratusan spaduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta. Spanduk bertuliskan penolakan itu didominasi warna merah dan hitam, serta memasukan logo Barikade 98.
Namun, Benny belum bisa memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98.
BACA JUGA: IMF Banyak Bicara, Elite Partai Garuda: Tak Perlu Ditanggapi
Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu, akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk, yang mengatasnamakan Barikade 98 itu.
"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.
Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS.
Sebab, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.
"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegas Benny
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu menambahkan upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno.
Yakni, berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.
Benny juga meminta IMF, AS dan sejutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme.
"Pesan kepada Amerika dan IMF, stop, berhenti menjalan praktek imperialisme. Penjajahan ekonomi tidak boleh dijalankan dan harus ditentang," cetusnya.
Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan.
Benny memiliki rencana untuk mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS, sebagai bentuk penolakan dari sikap AS dan IMF, yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.
"Agustus ini Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke Kedubes AS, mengerahkan 5.000-10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," tandas Benny.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul