jpnn.com - JAKARTA--Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki memimpin rapat membahas skandal perusahaan offshore yang terungkap lewat skandal Panama Papers, di kantor KSP, lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/4) siang tadi.
Rapat antara lain dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dan perwakilan Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia (BI).
BACA JUGA: Surati Sekretariat Jenderal DPR, PKS Kebut Pergantian Fahri Hamzah
Ini dirapatkan setelah Panama Papers mengungkap sekitar 899 lebih nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan offshore dan menjadi klien dari firma Mossack Fonseca.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan pernyataan akan memberikan sikap resmi pemerintah setelah semua datanya lengkap.
BACA JUGA: Waaah...Abu Sayyaf Bakal Tajir
“Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplit, baru saya akan bicara. Nanti saya akan bicara. Jangan sampai saat ini kasih pernyataan setengah-setengah,” kata Jokowi saat berkunjung ke Pulau Seribu, Jakarta, Kamis (14/4) pekan lalu.
Dalam situs www.ksp.go.id disebutkan, pemerintah berharap uang WNI yang beredar di luar negeri ditarik kembali ke Indonesia (repatriasi). Dengan uang hasil repatriasi, pemerintah bisa memanfaatkannya untuk mempercepat pembangunan terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Mega dan SBY Bakal Hadiri Forum Ini, Ketemuan gak ya?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegas, Buwas Langsung Nonaktifkan Kepala BNN Malut
Redaktur : Tim Redaksi