jpnn.com - POLDA Sulteng berupaya mengajak gerombolan Santoso yang masih bertahan di hutan dan pegunungan Poso untuk menyerah. Bahkan, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi sendiri yang menandatangani maklumat agar sisa gerombolan teroris Santoso menyerahkan diri ke Polri, TNI, atau Satgas Tinombala.
Jika menyerahkan diri, buron teroris akan diperlakukan manusiawi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Selain itu, bagi pihak keluarga, akan difasilitasi kebutuhan hidupnya dalam proses hukum yang dijalankan.
BACA JUGA: Polisi Tawarkan Pengampunan untuk Gerombolan Santoso
Lalu, siapakah sisa buron yang paling berbahaya dan paling dicari? Apakah Basri atau Ali Kalora. Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Hari SP menjawabnya, “sama”.
Keduanya sama-sama dicari dan diimbau menyerahkan diri. "Lebih baik menyerahkan diri. Karena kalau tidak, dipastikan mereka akan tetap kami kejar dan tangkap semua," tandasnya.
BACA JUGA: Zulkifli: Jika Memilih Politik Sebagai Profesi, Lakukan Sungguh-Sungguh
Menurut Hari, saat ini pasukan satgas diliputi semangat tinggi menyusul keberhasilan melumpuhkan Santoso dan menangkap hidup istri keduanya.
Sebagaimana Kapolda, Hari juga meyakini, Basri maupun Ali tidak akan bisa menjadi sosok pengganti Santoso sebagai pemimpin kelompok teror yang tersisa. "Dari segi kekuatan, baik personel maupun persenjataan, kelompok DPO makin susut dan berkurang," ujarnya.
BACA JUGA: Proporsional Tertutup Dekat dengan Politik Uang
Tawaran pemberian ampunan itu disikapi tokoh Poso sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Amanah Poso Adnan Arsal. Menurut Adnan, masalah di Poso yang sudah belasan tahun terjadi dan terus mendera bukannya tidak bisa selesai.
Masih ada cara yang bisa ditempuh masyarakat Poso dan pemerintah yang sangat mungkin meluruhkan kebencian dan menyembuhkan semua luka. "Yakni pengampunan atau amnesti kepada semua anggota Santoso," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Adnan mengaku telah berkomunikasi dengan semua anggota keluarga Santoso cs dan bahkan dengan sejumlah anggota kelompok Santoso. Bila memang ada amnesti itu, semua akan turun gunung. "Saya jamin itu semua," tegasnya.
Bagaimana kalau memang masih ada yang menolak turun gunung? Adnan mengatakan bahwa sebenarnya kemungkinan itu kecil. Tapi, bila memang masih ada yang menolak jalan besar untuk perdamaian tersebut, masyarakat mendukung untuk dikejar dan diproses hukum. "Silakan diproses hukum. Kami malah akan membantu," ucapnya. (bud/idr/c9/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cak Imin Persilakan Jokowi Evaluasi Menteri dari PKB
Redaktur : Tim Redaksi