jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei yang dirilis oleh Development Technology Strategy (DTS) menyebutkan dukungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap kandidat calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan elektabilitas calon.
Jokowi effect untuk mendongkrak capres 2024 tidak signifikan karena faktor kepentingan.
BACA JUGA: PDIP Masih Sibuk Turun ke Bawah, Belum Memusingkan Capres-Cawapres 2024
“Tentu Pak Jokowi harus memelihara keberlangsungan program dia dan juga harus ‘investasi’ hubungan baik dengan siapapun yang berpotensi menang di Pilpres 2024,” kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Gun Gun Heryanto pada Senin (25/7/2022).
Gun-gun menyebutkan Jokowi tidak pernah secara gamblang menyebutkan akan mendukung capres tertentu.
BACA JUGA: Puan Dinilai Tepat Jadi Capres dari PDIP, Begini Alasannya
Meski kerap kali Jokowi dekat dengan salah satu calon, namun menurut Gun Gun itu masih samar.
Bahkan, dia yakin, Jokowi tidak akan buka suara sampai hari H pemilu pada 14 Februari 2024.
BACA JUGA: Poros Prabowo-Puan Yakin Koalisi Gerindra-PDIP Akan Jadi King Maker 2024
“Di belakang panggung, dia salah satu bentuk politik yang akan menentukan konsolidasi politik dalam pilpres 2024. Nah, kesamaran itu, komunikasi tersamar dari apa yang dilakukan Pak Jokowi menyebabkan Jokowi effect sampai sekarang tidak terlalu terasa pada salah satu nama calon,“ kata Gun Gun.
Dalam survei tersebut, tiga nama calon kandidat teratas adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Dengan atau tanpa ‘endorse’, dari Jokowi, elektabilitas dan popularitas mereka bergerak dinamis.
Namun, masih ada sejumlah kandidat yang elektabilitasnya naik perlahan, padahal pemilu makin dekat.
Gun Gun mengingatkan, ada dua gaya yang disukai masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi unggul pada pemilu 2014 dan 2019 dengan gaya equalitarian, yang merangkul, turun ke bawah, gampang dicerna.
Sementara sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan gaya destructuring style yang rapi dan terorganisir.
“Posisi itu akan terulang di 2024, ini adalah pertarungan dua gaya tersebut,” tegas Gun Gun.
Tentukan Capres
Pengamat politik Ray Rangkuti menanggapi hasil survei Development Technology Strategy (DTS) Indonesia yang menunjukkan pembentukan koalisi dini partai-partai belum berdampak merata kepada elektabilitas anggota koalisi.
Menurut Ray Rangkuti, temuan itu memperkuat terminologi politik di Indonesia, yakni elektabilitas partai ditentukan oleh partai dengan segala aktivitasnya.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu juga menyarankan agar koalisi segera mengambil langkah pendekatan untuk memperlihatkan upaya mereka terhadap seorang calon.
Misalnya, Koalisi Indonsia Bersatu (KIB) yang belum menetapkan satu nama, tetapi KIB sudah menunjukkan gelagat pada calon tertentu.
Menurut Ray, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memperjelas kecenderungan terhadap nama calon.
Sebelumnya, KIB memang diidentikkan dengan nama Ganjar Pranowo, namun hal itu masih belum cukup kuat.
Menurut dia, temuan survei DTS memberikan sinyal kuat bahwa partai harus mencalonkan sosok yang populer di masyarakat untuk mendongrak suara partai.
“Jadi, saya kira temuan DTS itu memberi sinyal yang kuat kepada koalisi kalau mereka tetap ngotot mencalonkan orang yang tidak begitu populer di tengah masyarakat. Risikonya, bukan saja calon mereka tidak terpilih tetapi partainya mereka juga drop,” ujar Ray.
Sebaliknya, ketika partai mengajukan nama calon presiden yang populer di tengah masyarakat, memang ada kemungkinan terpilih atau tidak.
Namun, hal itu dapat berimplikasi pada kenaikan suara partai.
"Jadi misalnya kalah di pilpres tapi kan setidaknya di pileg masih dapat suara," pungkas Ray.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari