jpnn.com, JAKARTA - Komunikolog Emrus Sihombing mengatakan munculnya dua kementerian baru yaitu, Kementerian Investasi (Kemeninves), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebaiknya dijadikan momentum melakukan evaluasi seluruh jabatan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, setidaknya evaluasi dilakukan pada empat hal utama yakni kinerja, kemampuan melakukan manajemen pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan, aseptabilitas publik, dan dukungan politik di Senayan.
BACA JUGA: Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek Dinilai Kuatkan BRIN di Bawah Presiden
Dia mengatakan pada empat variabel tersebut diberi skor masing-masing 25 persen. Pejabat yang mendapat total skor 80 ke atas sebaiknya tetap menduduki jabatan publik tersebut.
“Sebaliknya, pejabat yang mendapat skor di bawah 80, sangat wajar di-reshuffle atau paling tidak direposisi,” kata Emrus dalam keterangannya, Kamis (15/6) malam.
BACA JUGA: Bang Saleh Tuntut Penjelasan Pemerintah soal Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud
Dia menambahkan khusus untuk dua kementerian baru, yakni Kemeninves dan Kemendikbudristek, sebaiknya dipercayakan kepada sosok yang pantas, kredibel, dan berani membuat terobosan baru.
“Tentu sejalan dengan yang dikehendaki oleh presiden di dua kementerian yang baru ini,” jelas Emrus.
BACA JUGA: Wacana Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Jangan Didramatisasi, Sikapi Biasa Saja
Menurutnya, menteri investasi harus mampu memacu pertumbuhan penanaman modal yang sangat signifikan di Indonesia.
Baik itu yang bersumber dari modal asing, dan juga mempersuasi WNI yang modal dan atau kekayannya parkir di luar negeri masuk ke Indonesia.
“Sebab, modal dan kekayaan WNI di luar negeri tidak sedikit,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Emrus, menteri investasi harus mempunyai jaringan internasional dan menguasai kondisi riil Indonesia terutama aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sumber daya potensial di bidang ekenomi.
“Karena itu, sosok yang pas menduduki jabatan menives adalah menko marinves yang sekarang,” ungkap sosok yang karib disapa Bang Emrus, itu.
Sementara itu, lanjut dia, Kemenko Marinves bisa saja dievaluasi dari aspek efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, apakah masih tetap ada atau tidak.
Menurutnya, jika hasil evaluasi menunjukan lebih efektif dan efisen ditiadakan, maka kementerian-kementerian yang selama ini di bawah Kemenko Marinves, termasuk Kemeninves yang baru menjadi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
“Sebab, semua kementerian tersebut sangat dekat dengan bidang ekonomi,” jelasnya.
Lalu, siapa sosok menteri di Kemendikbudristek?
Emrus menjelaskan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek merupakan suatu keputusan, visi, misi dan pekerjaan besar.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan sosok mendikbudristek yang sudah mumpuni di bidang manajemen pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. “Tepatnya, dari profesi dosen. Jadi, bukan dari pribadi yang hanya pernah berhasil dalam suatu bidang usaha bisnis,” kata dia.
Selain itu, Emrus menambahkan, perlu diangkat seorang kepala Badan Riset Dan Teknologi Nasional (Baristeknas) di bawah Kemendikbudristek.
Menurut dia, kepala Baristeknas itu menangani secara khusus bidang riset dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan negeri ini dari negara-negara tetangga dalam jangka pendek.
Oleh karena itu, kepala Baristeknas ini harus punya visi, misi, program dan strategi yang operasional agar Indonesia segera setera dengan negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, China, dan Thailand dalam bidang riset dan teknologi di akhir masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
“Untuk itu, pemerintah sejatinya mengalokasikan dana yang besar atau kalau boleh penyediaan biaya tanpa batas. Semua biaya riset dan penemuan teknologi ditanggung oleh negara. Hasilnya, diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan industri untuk dimanfaatkan,” paparnya.
Dia menambahkan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembiayaan yang sangat besar. Emrus menyarankan, biaya baristeknas setidaknya bisa dari dua sumber utama.
Pertama, dari BUMN. Bisa saja sejumlah persentase tertentu dari keuntungan dan memindahkan seluruh tunjangan serta bonus, pejabat, direksi dan komisaris semua BUMN untuk dialokasikan ke Baristeknas.
“Sebab, mereka di BUMN sudah memperoleh gaji yang sangat besar,” katanya.
Kedua, dari dana pengembalian hasil korupsi dan semua barang sitaaan dari para pelaku koruptor.
“Karena itu, barang sitaan harus dijaga sehingga tidak boleh dicuri oleh siapa pun,” pungkas Emrus Sihombing. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy