jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mendramatisasi wacana reshuffle kabinet yang mencuat belakangan ini.
“Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisasi,” kata Arsul saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/4).
BACA JUGA: Isu Reshuffle Kabinet Menguat Lagi, Begini Reaksi Sultan Najamudin
Dia mengingatkan bahwa perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.
Menurutnya, perombakan kabinet itu adalah peristiwa biasa layaknya pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
BACA JUGA: Isu Reshuffle Berembus Lagi, Hasto Kristiyanto PDIP Bilang Begini
“Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya sikapi biasa saja,” ungkap wakil ketua MPR RI itu.
Arsul menyatakan karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dia meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
BACA JUGA: Kelakar Jokowi: Jajaran Pembantunya Sekarang Seperti Kabinet Himpunan Pengusaha
Sejauh ini, dia menambahkan, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet. Sebab, perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Perombakan kabinet itu, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
“Tidak ada penawaran kursi baru. Soal posisi kabinet, baik dari partai-partai politik maupun profesional itu sudah tetap,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP itu.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, yang masuk di kabinet sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan belum ada pembicaraan mengenai reshuffle dengan presiden.
“Belum, belum (ada komunikasi),” kata dia, saat ditemui di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Rabu (14/4).
Dalam kesempatan lain di tempat yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengingatkan presiden agar menjadikan perombakan kabinet sebagai momen berbenah dan tidak sekadar menjadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu.
“Saya kira presiden punya hak prerogatif (untuk merombak kabinet), kami serahkan ke presiden. Yang penting, isu-isu perombakan ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya yaitu bagaimana orang-orang yang terpilih memang punya kredibilitas dan memadai,” kata Ahmad Syaikhu. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy