jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida mengatakan, untuk mengevaluasi para menteri tidak bisa dengan memilahkan secara dikotomis antara menteri dari partai politik (parpol) dan dari profesional.
"Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non-parpol, jika bekerja baik disebut profesional," kata Laode Ida, di Jakarta, Sabtu (27/6).
BACA JUGA: Mantan Karyawan Bank Sikat Dana Nasabah Rp 29 Miliar
Karena itu, Ida mempertanyakan juga soal indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sang menteri, seperti yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengatakan kinerja menteri non parpol atau dari kalangan profesional buruk.
"Belum tentu juga kinerja menteri dari parpol bagus. Evaluasi itu harus menyeluruh, jangan dikotomis. Karena sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah seorang menteri bekerja baik atau tidak," ujarnya.
BACA JUGA: BNP2TKI Ditarget Salurkan Rp 1 Triliun KUR
Lebih lanjut, Ida menyarankan ada dua indikator menilai kinerja menteri. Pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Ini bisa dilihat dari cara Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar yang membuat harga selama Ramadan ini bisa terkendali. Cara ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
BACA JUGA: Amien Rais Ingatkan Jokowi Jangan Seperti Burung Unta
Kedua, tidak adanya korupsi di kementerian. "Ini indikator awal menilai baik atau buruknya kinerja menteri," pungkas mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: Pemerintah Nggak Pernah Pakai Konsep
Redaktur : Tim Redaksi