jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar muncul tudingan permasalahan e-KTP yang belakangan ini mengemuka, terkait pemilu.
Bahkan yang lebih ekstrem lagi, muncul tudingan e-KTP bakal dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu, terutama petahana di Pilpres 2019.
BACA JUGA: La Nyalla Dukung Jokowi, Elektoral Prabowo Bakal Tergerus?
Ujang mendasari pandangannya berdasarkan sejumlah fakta. Pertama, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu menetapkan e-KTP sebagai syarat untuk memilih.
Fakta lain, posisi mendagri saat ini dijabat politikus dari PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Sementara diketahui, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut partai pendukung utama Jokowi sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019.
BACA JUGA: Temui Pendukung, Jokowi Sebut Prabowo - Sandi Unggul di Riau
"Jadi, bisa saja tudingan-tudingan itu mengemuka, apalagi sejarah mencatat kecurangan di pemilu itu sulit disebut tidak ada," ujar Ujang kepada JPNN.com, Minggu (16/12).
Meski demikian, pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini mengingatkan, program e-KTP sejak awal diluncurkan pada 2010 lalu sudah diwarnai berbagai persoalan.
BACA JUGA: Sebut OK OCE Gagal, Djarot Puji Cara Jokowi Berdayakan UMKM
"Program e-KTP dari awal sudah bermasalah. Mulai dari perencanaan hingga implementasi bermasalah. Jadi, siapa pun menterinya e-KTP saya kira akan tetap bermasalah," ucapnya.
Lebih lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, program e-KTP sebenarnya digagas bukan hanya untuk tertib administrasi kependudukan, namun juga untuk meminimalisir kecurangan di pemilu.
"Ketika e-KTPnya bermasalah, maka wajar kekhawatiran kecurangan pemilu muncul. Karena salah satu tujuan program e-KTP itu untuk meminimalisir kecurangan di Pemilu," pungkas Ujang.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Prabowo Fokus Pembangunan Kantor di Dekat Rumah Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang