jpnn.com, JAKARTA - Munir Qu - salah satu pengurus Honorer K2 Indonesia – menuding Presiden Joko Widodo sejak awal memimpin pemerintahan memang tidak ingin mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
Baru pada tahun ini Presiden Jokowi menyodorkan solusi berupa PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), yang justru menjadi polemik di internal honorer K2.
BACA JUGA: Mustahil Bulan Ini Terbit Keppres Pengangkatan Honorer K2 jadi PNS
"Rezim ini telah berhasil membuat honorer cerai berai. Pantaslah, karena memang sudah dirancang dari empat tahun yang lalu kok," kata Munir kepada JPNN, Senin (11/3).
Di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, lanjutnya, muncullah aktor baru sebagai propaganda harapan palsu terhadap honorer K2. Aktor-aktor baru ini bukan hanya dari kalangan pemerintah, legislator tapi juga honorer K2.
BACA JUGA: Polemik PPPK, Para Pimpinan Honorer K2 Berbeda Pilihan Capres
BACA JUGA: Polemik PPPK, Para Pimpinan Honorer K2 Berbeda Pilihan Capres
"PPPK yang mestinya jebakan untuk honorer K2 disebut sebagai solusi terbaik. Padahal PPPK membuat posisi honorer K2 lemah," terangnya.
BACA JUGA: Tiga Prajurit Tewas di Papua, Pangi: Panglima TNI Harus Bertanggung Jawab
Senada itu Bhimma, Koordinator Honorer K2 Indonesia menyatakan, rezim ini sudah jelas mematikan masa depan mereka.
Pengabdian puluhan tahun hanya dihargai dengan jabatan PPPK yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
BACA JUGA: Mustahil Bulan Ini Terbit Keppres Pengangkatan Honorer K2 jadi PNS
Bhimma yang sudah terang-terangan mendukung Prabowo – Sandi, mengajak rekan-rekannya mengikuti pilihan politiknya itu.
“Kekuatan honorer K2 sekarang adalah kekuatan rakyat," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Jumpa Jokowi, Honorer K2 Urunan Rp 300 Ribu?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad