jpnn.com - JAKARTA - Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali (SDA) berencana menggelar muktamar pada 30 Oktober yang akan datang. Sebelumnya, kepengurusan PPP kubu M Romahurmuziy sudah mendahului dengan menggelar muktamar di Surabaya pertengahan Oktober lalu.
Namun, kubu Suryadharma meyakini muktamar PPP yang akan digelar pada akhir bulan ini lebih sah ketimbang kubu Romahurmuziy. Suryadharma mengklaim Muktamar VIII PPP yang mengusung semangat islah akan dihadiri seluruh dewan pengurus wilayah (DPW) provinsi dan dewan pengurus cabang (DPC) kabupaten dan kota.
BACA JUGA: KPK Pastikan Penyidikan Kasus Hadi Poernomo Tak Dipetieskan
Namun, persoalan yang dihadapi PPP kubu SDA adalah cara mengundang kubu Romahurmuziy. "Emron Pangkapi cs kan sudah menjadikan Romy (Romahurmuziy, red) sebagai ketua umum partai. Mengacu kepada aturan PPP, tidak mungkin kami mengundang Romy dalam kapasitas ketua umum, sementara saya masih ketua umum," ujar Suryadharma dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (27/10).
Kalaupun mengundang kubu Romy hadir ke muktamar, kubu SDA mengajukan syarat. "Pertama, letakkan jabatan ketua umum versi muktamar Surabaya. Kedua, nyatakan muktamar Surabaya tidak sah. Kalau itu tidak mereka lakukan, saya ragu mereka akan hadir dalam muktamar," tegas SDA.
BACA JUGA: 9 Menteri Jokowi Diduga Cacat
Ditanya tentang cara melakukan islah jika kubu yang bertikai masih pada pendirian masing-masing, Suryadharma menegaskan bahwa pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan kubu Romy. Suryadharma menegaskan, dirinya pada 1 Oktober lalu mendatangi Fraksi PPP di DPR RI untuk bertemu Romy. “Tapi dia tidak hadir, saya tidak mau mengalami pengalami pahit lagi seperti itu," ungkapnya.
Suryadharma justru merasa di atas angin karena meyakini Ketua Majelis Syariah PP, KH Maimoen Zubair akan hadir pada muktamar mendatang. Sementara saat Muktamar PPP versi Romy di Surabaya, Mbah Moen -sapaan KH Maimoen- tidak hadir.
BACA JUGA: Tolak 9 Menteri Jokowi Bermasalah
"Muktamar Surabaya kan Mbah Moen tidak hadir, di mana legitimasinya? Sementara muktamar Jakarta adalah hasil dari keputusan majelis partai dan majelis syariah yang dipimpin Mbah Moen," ujarnya.
Bahkan Suryadharma mengklaim muktamar PPP kubunya akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Pak Jokowi sudah menyatakan kesiapannya untuk membuka muktamar dan direncanakan dihadiri anggota Kabinet Kerja, pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala daerah, ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Baik dari KMP maupun KIH, serta 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ‎Tjahjo Mengaku Sudah 3 Kali Laporkan Harta ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi