jpnn.com - BOGOR - Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengagendakan pembahasan jadwal muktamar. Menurut Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saefuddin, sejumlah peserta mukernas mendorong pelaksanaan muktamar dipercepat menjadi tahun 2014.
"Muktamar sendiri sebenarnya sudah dipercepat pasca-muktamar terakhir tahun 2011. Kan harusnya baru akan dilakukan muktamar lagi tahun 2016, tapi sudah dipercepat menjadi tahun 2015. Kalau sekarang mau dipercepat lagi menjadi tahun 2014 maka itu sah saja,” kata Lukman di sela-sela Mukernas III PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (24/4).
BACA JUGA: Dahlan Iskan Bisa Muncul dari PD
Namun, sambung Lukman, percepatan muktamar harus didukung oleh argumentasi baru. Pihak yang mendorong percepatan muktamar harus bisa memberikan alasan tepat mengapa muktamar harus dipercepat.
Menurut Lukman, alasan pelanggaran AD/ART partai dan kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dalam kampanye Partai Gerindra tak bisa dijadikan alasan mempercepat muktamar. Pasalnya, saat ini sudah tercapai kesepakatan islah atas konflik yang dipicu hal tersebut.
BACA JUGA: Puluhan Remaja Dipaksa Jadi PSK di Malaysia
"Karena kalau masih menggunakan alasan-alasan yang sama maka sama artinya tidak ada islah dan fatwa Mbah Moen tidak diindahkan,” paparnya.
Lukman mengakui bahwa masih ada pihak-pihak yang terkesan belum menerima islah seperti fatwa yang dikeluarkan Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair. Meski demikian Lukman yakin seluruh warga PPP telah ikhlas menerima islah tanpa syarat apapun.
BACA JUGA: Calon Polwan Ramai-Ramai Les Berenang
“Kalau masalah masih adanya jabatan plt (pelaksana tugas, red) ketum itu bukan karena tidak menghargai keputusan Mbah Moen (Maimoen, red). Semangat kan ingin agar islah ini memiliki legalitas dan dijabarkan kepada peserta rapat pleno," tandasnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap mengatakan, dorongan terhadap percepatan muktamar semakin menguat. Ia memerkirakan muktamar akan dilakukan setelah pemilu presiden (pilpres). Pasalnya, pelaksanaan muktamar sebelum pilpres bulan Juli 2014 tidak memungkinkan dari segi waktu karena terlalu mepet.
Barlianta juga membantah anggapan bahwa muktamar adalah upaya untuk melengserkan SDA dari jabatan ketua umum. Ia justru menegaskan bahwa saat ini posisi SDA sudah jatuh dan dalam muktamar pertanggungjawabannya terancam ditolak.
"Dia bukan dilengserkan tapi jatuh. Percepatan muktamar juga sudah ada presedennya waktu SDA mengambil alih ketua umum dari Hamzah Haz," ujarnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deadline SDA hingga Pukul 10.00 Pagi Ini
Redaktur : Tim Redaksi