jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengakhiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang digulirkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun demikian, tenaga-tenaga yang dimanfaatkan selama realisasi PNPM Mandiri Perdesaan masih akan dimanfaatkan.
Kini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dipimpin Marwan Jafar tengah menyiapkan program lain yang memungkinkan tenaga-tenaga dalam PNPM Mandiri bisa tetap dimanfaatkan dalam pengembangan dan pembangunan desa. Sebagaimana dikutup dari siaran Kemendes PDTT, Marwan Jafar mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan program kader pemberdayaan desa sebagai tenaga pendampingan pembangunan di pedesaan yang akan dibahas bersama DPR besok (10/2).
BACA JUGA: Konflik KPK-Polri Tak Perlu Sampai Revisi UU KPK
"Kita sudah menyiapkan program semacam PNPM yang akan diparipurnakan di DPR besok. Ini untuk tenaga pendamping pembagunan di desa juga, jadi harapan kita bisa disetujui (DPR)," kata Marwan saat beraudensi dengan warga dan aparat desa di Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, Senin (9/2).
Ia menambahkan, tenaga pendamping desa sangat diperlukan untuk membantu aparat desa dalam proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan desa. "Jika program kader pemberdayaan desa disetujui, tentu saja tenaga PNPM di pedesaan juga bisa masuk di situ," paparnya.
BACA JUGA: Abraham Samad Disebut Dapat Senpi dari Mantan Kabareskrim
Menteri asal PKB itu mengakui bahwa pihaknya masih tetap menggunakan tenaga pendampingan dari Program PNPM Mandiri hingga April mendatang. Meski demikian, Marwan tetap akan melakukan evaluasi terhadap para tenaga pendampingan untuk PNPM Mandiri.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pelatihan bagi para tenaga pendampun yang diproyeksikan untuk program baru pemberdayaan desa. "Ke depan akan ada pelatihan bagi perangkat desa dan mereka akan dibantu oleh para pendamping. Seperti cara membuat RKAP (rencana kerja anggaran pemerintah) desa, laporan keuangan dan sebagainya," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Marwan Ingatkan Dana Desa Bukan untuk Bangun Masjid
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata Jokowi soal Proton dan Mobnas
Redaktur : Tim Redaksi