jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan Sahil Babayev, Jumat (4/6) malam.
PTM Tenaga Kerja GNB membahas sejumlah isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 di Bangkalan Meningkat, Perbatasan Suramadu Disekat, Sebegini yang Reaktif
"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi disaksikan Sahil Babayev melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (6/6).
Anwar yang berbicara mewakili Menaker Ida Fauziyah menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini.
BACA JUGA: Mendadak, Semua Napi Diminta Keluar Sel, Petugas Menggeledah, Lihat Hasilnya
"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak," kata Anwar Sanusi.
Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju.
BACA JUGA: Ini Penyebab Honda Jazz Terguling di Simpang Susun Semanggi, Oh Ternyata
"Oleh karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang," ujar Anwar.
Ketiga, mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respons dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia atas permintaan Negara Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut.
"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar.
PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina.
Forum itu juga membahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina.
Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral.
Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina.
Dukungan itu berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Pada tingkat bilateral, katanya, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia membantu pemerintah memberdayakan rakyat Palestina.
"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar Sanusi. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam