jpnn.com, JAKARTA - Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi kembali meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ikut mendorong percepatan pengangkatan guru PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sudah direkrut sejak Februari 2019.
Unifah menilai masalah guru PPPK ini lebih krusial dan jadi fokus PGRI dibandingkan ikut Program Organisasi Penggerak (POP).
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk 51 Ribu PPPK, Tinggal Sedikit Lagi
"Salah satu alasan PB PGRI tidak bergabung dengan POP Kemendikbud karena kami melihat ada masalah guru yang lebih penting harus diselesaikan," kata Unifah, Jumat (24/7).
PGRI mengharapkan Kemendikbud memberikan perhatian serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir.
BACA JUGA: 5 Alasan PGRI Mundur dari POP, Para PPPK Silakan Simak Poin Terakhir
Pemerintah juga harus memprioritaskan penuntasan penerbitan NIP sekitar 34 ribu guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK.
"Mereka sudah dinyatakan lulus pada April 2019 (hasil seleksi Februari 2019, red) tetapi sampai sekarang NIP dan SK PPPK belum dikantongi sehingga hak-haknya sebagai aparatur sipil negara (ASN) belum mereka dapatkan," ujarnya.
BACA JUGA: Data Terbaru Jumlah Kematian di Brasil, Ya Tuhan
PGRI juga meminta Kemendikbud membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat.
Juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini.
PGRI menyatakan mundur dari POP Kemendikbud karena mempertimbangkan beberapa hal, berdasar aspirasi dari anggota dan pengurus di daerah.
Ada lima alasan utama PGRI hingga mundur dari POP. Salah satunya tentang masalah kekurangan guru dan nasib guru PPPK yang belum juga selesai hingga saat ini. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad