jpnn.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko hanya memberikan jawaban normatif ketika ditanya sikap pemerintah Indonesia terkait penderitaan muslim etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," jawab Moeldoko ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (23/12).
BACA JUGA: Kemenlu Beberkan Bukti Kepedulian Pemerintah terhadap Muslim Uighur
Dari penjelasan mantan Panglima TNI tersebut, terbaca bahwa pemerintah belum mau ikut campur dalam menyikapi persoalan muslim etnis Uighur yang belakangan mendapat simpati dari banyak negara.
"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan Tiongkok mengatur dalam negerinya. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," tandas Moeldoko.
BACA JUGA: Warga Turki Gelar Aksi Mendukung Gerakan Separatis Uighur
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat di tanah air menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok. Salah satunya Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).
Berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia internasional, menuduh Tiongkok menahan lebih dari 1 juta minoritas Muslim Uighur di pusat-pusat penahanan dan membuat tahanan diperlakukan tidak manusiawi.
BACA JUGA: Moeldoko: Memang Sulit Mengungkap Kasus Novel Baswedan
Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian, bahkan mendorong Pemerintah Indonesia dapat bertindak secara aktif sebagai pembangun jembatan, dan pembuat perdamaian untuk memperbaiki situasi di XUAR.
Untuk melakukannya, Indonesia harus mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam