jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris mengecam promosi miras gratis yang menyematkan nama Muhammad di botol minuman keras (miras) oleh restoran, kelab malam, dan bar bernama Holywings.
Bagi Fahira permintaan maaf oleh manajemen Holywings dan janji mereka memberikan sanksi yang berat kepada tim promosinya tidak serta merta menyelesaikan persoalan ini.
BACA JUGA: Viral Promo Miras Gratis untuk Nama Muhammad & Maria, Pemprov DKI Tegur Holywings
“Terlepas mereka sudah sungguh-sungguh meminta maaf dan Insyaallah dimaafkan, tetapi tetap harus ada konsekuensi dan diberi sanksi karena sudah meresahkan,” kata Fahira Idris di Jakarta, Jumat (24/6).
Fahira menunggu transparansi penyelesaian internal kasus ini dari manajemen Holywings.
BACA JUGA: GP Ansor DKI Ancam Geruduk Holywings, Kombes Zulpan Sampaikan Hal Ini
Menurut Fahira, manajemen Holywings harus memberi penjelasan kronologis terkait promo miras yang meresahkan itu terjadi.
“Siapa yang bertanggung jawab membuat dan melakukan posting promo tersebut? Apa sanksi berat yang diberikan kepada tim promosinya?" tanya Fahira.
BACA JUGA: Holywings Diduga Menistakan Agama, Kombes Endra Zulpan Bersikap Tegas
Fahira juga meminta otoritas terkait ikut mengusut kasus ini sesegera mungkin.
"Jika terbukti ada pelanggaran harus ada sanksi tegas,” ujar Fahira.
Fahira mengaku tidak habis pikir, ada ide promo gratis miras yang mengaitkan dengan unsur-unsur agama padahal hal itu jelas saling bertentangan.
Menurut dia, selebaran promo miras ini lebih mirip provokasi dari pada promosi.
Dari kejadian ini, Fahira juga meminta otoritas dan dinas terkait melakukan audit apakah aturan penjualan dan ketentuan promo miras yang dilakukan restoran, kelab malam, dan bar di seluruh Jakarta sudah sesuai aturan. Misalnya, soal ketentuan usia pembeli, yaitu wajib 21 tahun ke atas dengan menunjukkan KTP.
“Kasus ini memang membuat keresahan, tetapi saya meminta kita semua bisa menahan diri,” ujar Fahira.
Fahira mengingatkan manajemen Holywings untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai penyelesaian internal seperti apa yang sudah, sedang dan akan mereka lakukan.
“Otoritas dan dinas terkait juga harus memberikan penjelasan dan sikap mereka atas kasus ini,” pungkas Fahira Idris.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari