Simak, Catatan Mufida Terkait Evaluasi Pelaksanaan PPKM

Senin, 02 Agustus 2021 – 17:40 WIB
Kurniasih Mufidayati. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level bisa dievaluasi dengan mengacu indikator WHO.

Misalnya, indikator tingkat positive rate di bawah 5 persen, angka BOR di bawah 60 persen, standar tes 1:1.000 per pekan untuk positive rate 5 persen dan harus meningkat angka tes jika positive rate di atas 5 persen.

BACA JUGA: Peringatan Hari Anak Nasional, Bu Mufida Soroti Penularan Covid-19 sampai Perbaikan Gizi

Menurut legislator Fraksi PKS itu, angka positive rate per 1 Agustus 2021 masih 27,28 persen. Angka itu masih sama pada saat pemberlakukan PPKM Darurat.

"Dengan angka positif rate masing tinggi target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level," kata Mufida, sapaan akrab Kurniasih Mufidayati dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (2/8).

BACA JUGA: Mufida: Masyarakat Sudah Menahan Diri Sejak 3 Juli, Baru Ada Bansos Turun

Selain itu, Mufida berharap pemerataan vaksinasi menjadi perhatian pemerintah di dalam mengevaluasi PPKM berbasis level.

Alumnus Universitas Indonesia itu melihat jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua sebanyak 20.534.823 orang atau 9,86 persen dari target sasaran sebanyak 208.265.720.

BACA JUGA: Soal PPKM Level 4, Gus Jazil: Memang Serba Sulit

Di sisi lain, kata Mufida, ketersediaan vaksin di tanah air belum mencukupi target sasaran vaksinasi.

Pemerintah pun perlu menggenjot skema pengadaan vaksin demi mencapai herd immunity atau kekebalan komunal hingga akhir 2021.

Akibat keterbatasan, saat ini masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum banyak menerima vaksin.

"Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional," papar Mufida.

Legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I itu juga meminta bantuan sosial menjadi perhatian pemerintah di dalam mengevaluasi PPKM berbasis level.

"Rakyat butuh dukungan bantuan sosial, jika masih akan diperpanjang larangan mobilitas," papar Mufida.(ast/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler