jpnn.com, JAKARTA - Senator atau Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris berharap polemik impor pangan dan infrastruktur harus menjadi perhatian Jokowi dan Prabowo selaku capres pada saat debat putaran kedua, 17 Februari 2019 mendatang.
“Soal impor pangan dan infrastruktur harus diangkat saat debat kedua nanti,” kata Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
BACA JUGA: Kubu Prabowo - Sandi Matangkan Persiapan Jelang Debat Kedua
Fahira berharap kedua capres nanti dapat memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia terkait tema seputar persoalan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.
Menurut Fahira, semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU dan Tim Sukses harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini.
BACA JUGA: Bang Karni ILC Jadi Moderator Debat? Begini Respons Tim Prabowo
Dia menjelaskan, salah satu diskursus yang terus-menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara Pemerintah atau kubu pendukung Jokowi dan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam, dan gula. Perdebatan lainnya terkait kontroversi pembangunan infrastruktur.
Irisan persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini, lanjut Fahira, sangat jelas. Pemerintah bersikukuh harus ada impor. Sementara, oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru.
BACA JUGA: Lapor ke Bawaslu, Advokat Milenial Tuduh Jokowi Menghina Prabowo
Perdebatan yang juga terkait infrastuktur. Pemerintah menjadikannya infrastruktur sebagai ‘jualan’ keberhasilan, sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat.
Menurutnya, metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Kedua capres, harus mampu mengambarkan program jangka pendek, menengah, dan panjangnya untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.
Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.
“Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan bisa menjadi salah satu background atau contoh kasus materi perdebatan soal SDA dan lingkungan hidup. Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, saya rasa debat kedua akan mencerahkan rakyat,” pungkas Fahira kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yang Tersisa dari Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pengemudi Transportasi Online
Redaktur : Tim Redaksi