jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebut gorden dan vitrase yang ada di 505 rumah dinas anggota legislatif tidak pernah diganti sejak 2009.
Hal itu dikatakan Indra mengawali keterangan pers menyikapi polemik pengadaan gorden oleh Setjen DPR RI senilai Rp 48 Miliar.
BACA JUGA: WHO Memuji Penerapan Protokol Kesehatan pada IPU di Bali, Begini Respons Puan Maharani
"Sejak 13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah diganti," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (28/3).
Alumnus Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) itu menerangkan bahwa Setjen DPR pada 2019 sudah mengajukan anggaran untuk renovasi rumah jabatan para legislator.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Canangkan Indonesia Mandiri Kebutuhan Protein dan Karbohidrat
Namun, pemerintah belum memiliki anggaran sehingga dana renovasi baru tersedia tahun anggaran 2022 ini.
Dari situ, Setjen DPR RI mengusulkan penggantian gorden dan vitrase di 505 rumah dinas para legislator.
BACA JUGA: Pecat Dr Terawan, Irma Chaniago: IDI Jadi Organisasi Elitis, Superbody, dan Arogan
"Pada 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian dan gorden yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," terang Indra.
Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang berjudul Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84.
Indra kemudian memerinci bahwa setiap rumah dinas anggota dewan membutuhkan anggaran Rp 90 juta per rumah yang belum termasuk dengan pajak dan biaya konsultan.
Biaya Rp 90 juta itu terdiri dari 11 jenis pembelian gorden untuk masing-masing rumah. Item-item itu disesuaikan dengan ruangan-ruangan di rumah dinas anggota DPR.
"Komponennya itu lantai satu untuk jendela ruang tamu ada dua, pintu jendela ruang keluarga ada tiga, jendela ruang kerja ada empat, ruang tidur utama ada lima, jendela dapur ada enam, jendela tangga," beber Indra.
Dia menegaskan bahwa Setjen DPR berlaku transparan saat membuka tender gorden di 505 rumah dinas anggota legislatif yang dikerjakan tim pokja unit layanan pengadaan (ULP).
BACA JUGA: Muktamar IDI Dorong Pemecatan Terawan, Dasco Bereaksi, Tegas!
Menurut Indra, pihaknya juga membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang sangat ketat seperti pengadaan barang diutamakan menggunakan produk industri dalam negeri.
"RKS sangat jelas, dua kali saya rapat. Harus berasaskan kepentingan produksi dalam negeri. Itu ditegaskan dalam RKS-nya," tutur peraih gelar doktor bidang Ilmu Manajemen Bisnis di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).
Indra menduga ramainya isu tentang pengadaan gorden di rumah dinas karena ada pihak yang kecewa setelah kalah tender.
BACA JUGA: Ditelepon Dahlan Iskan Malam Jumat Kliwon, Mbak Rara Pawang Hujan Sampaikan Permintaan
"Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini, biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media, bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengki pengki. Enggak ada hengki pengki, enggak ada urusan begitu, ya," tutur Indra Iskandar menegaskan. (ast/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persoalan Minyak Goreng Curah Belum Beres, PKS Sentil Menperin
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan