jpnn.com - jpnn.com - Dakwan untuk dua terdakwa korupsi proyek E-KTP Irman dan Sugiharto sudah bocor ke publik sejak kemarin.
Di sana disebutkan dana haram megaproyek itu mengalir ke sejumlah pihak.
BACA JUGA: Teganya Bro! Hampir Separuh Uang E-KTP jadi Bancakan
Nama Ketua DPR Setya Novanto disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan atau turut serta melawan hukum.
Setya Novanto membantah keterlibatannya dalam dugaan korupsi pengadaan E-KTP, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golongan Karya periode lalu.
BACA JUGA: Surat Dakwaan Korupsi e-KTP Beredar, Ini Reaksi KPK
Setnov, sapaan Novanto menegaskan bahwa tudingan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin itu tidak benar adanya.
”Nama saya dikait-kaitkan mungkin karena kondisi psikologis M Nazaruddin yang sedang ada masalah dengan partainya. Saya pastikan pernyataan itu tidak benar dan mengada-ada,” kata Setnov di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (7/3).
BACA JUGA: Hmmm, Inilah Temuan KPK soal Korupsi Proyek e-KTP
Setnov menyatakan, sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, dirinya disebut meminta fee sebesar 5-10 persen dari anggaran E-KTP.
Ketua Umum Partai Golkar menyebut tudingan itu tidak benar. Karena sebagai Ketua Fraksi, dirinya tidak pernah membahas masalah terkait anggaran E-KTP ataupun dana apapun.
”Saya membatasi hal-hal yang berkaitan masalah uang dan pendanaan, hal itu (meminta fee, red) tidak mungkin saya lakukan,” ujarnya.
Setnov menjelaskan, dirinya telah memberi keterangan kepada penyidik KPK terkait hal ini.
Bahwa anggota Fraksi Partai Golkar, tidak hanya di Komisi II DPR diminta melaporkan perkembangan pembahasan yang ada.
Khusus E-KTP, kebutuhan untuk pengadaan identitas elektronik pada saat itu dirasa penting demi kepentingan negara.
”Kami menilai E-KTP tujuannya baik untuk negara, bisa mendeteksi identitas secara online, karena itu Golkar mendukung,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPR, lanjut Setnov, dirinya sudah memenuhi panggilan KPK sebanyak dua kali.
Berbagai penjelasan menurut Setnov sudah disampaikan kepada penyidik.
Karena itu, Novanto mengaku prihatin dengan beredarnya nama-nama anggota Komisi II periode lalu yang disebut menerima dana terkait persetujuan anggaran E-KTP.
Menurut dia, informasi semacam itu justru bisa menjadi liar jika tidak segera diklarifikasi.
”Kasihan anggota DPR, mereka tidak pernah menerima tapi terus diberitakan menerima suap. Kasihan keluarga dan anak-anaknya. Sebab, kadang-kadang hal yang belum pasti kebenarannya sudah menjadi isu liar,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, proses hukum korupsi pengadaan E-KTP tidak menghalangi lembaganya untuk melanjutkan proses perekaman E-KTP.
Sesuai target Kemendagri, seluruh perekaman E-KTP diharap bisa tuntas sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada 2018 nanti.
”Nggak masalah, kami tetap jalan terus. Ibarat naik mobil pindah persnelingnya belum lancar, kami terus memacu perekaman data,” kata Tjahjo di sela rapat dengan Komite I DPD.
Menurut dia, Kemendagri siap memberikan keterangan demi membantu proses peradilan.
Penyelesaian kasus triliunan rupiah ini penting agar ke depan program pemerintah lain bisa dilaksanakan lebih hati-hati.
”Sebagai warga negara tentu harus siap memberikan dukungan,” ujarnya, seperti diberitakan Jawa Pos.
Meski begitu, Tjahjo tidak mau berkomentar lebih banyak terkait beredarnya nama-nama anggota dewan yang terindikasi menerima fee dari proyek E-KTP.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai, polemik semacam itu sudah masuk dalam materi persidangan.
BACA: Teganya Bro! Hampir Separuh Uang E-KTP jadi Bancakan
”Silakan tanya KPK. Kalau saya mengatakan tidak ada masalah yang tidak mungkin, tapi kami tidak mau terjebak pada masalah itu,” ujarnya. (bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Pastikan Proyek e-KTP Tetap Jalan
Redaktur : Tim Redaksi