jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (DGTK) dua periode (2010-2019), Prof Jimly Asshiddiqie menyesalkan adanya polemik terkait penghargaan tanda jasa Bintang Mahaputra Nararya untuk dua mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Menurut Prof Jimly, kontroversi ini seharusnya tidak terjadi bila semua nama-nama penerima tanda jasa maupun tanda gelar diumumkan secara terbuka kepada publik.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Bikin Polling, Fadli Zon Mungkin Terkejut Lihat Hasilnya
Bukan cuma mengumumkan dua nama, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Untuk itu dia berharap ada penjelasan yang lengkap dari pemerintah. Agar publik paham bahwa yang berhak menerima tanda penghargaan bukan hanya yang pro-pemerintah saja.
BACA JUGA: Prof Jimly Heran Pak Mahfud Hanya Sebut Fahri Hamzah dan Fadli Zon
"Iya (jelaskan saja). Itu kan ada pertimbangannya. Tidak perlu hanya gara-gara pro kontra. Itu kan yang diberi penghargaan ini bukan hanya yang pro pemerintah, yang antipemerintah juga enggak apa-apa. Kenapa mesti yang pro-pemerintah saja?" ucap Prof Jimly saat dihubungi jpnn.com, Rabu (12/8).
Apalagi dalam pandangannya, pihak-pihak yang protes atas pemberian penghargaan untuk Fahri dan Fadli yang dikenal kritis ke pemerintah, merupakan para pendukung pemerintahan.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Warga Surabaya, Tetap Waspada
"Ini kan para pendukung pemerintah yang mempersoalkannya. Jangan begitu dong. Kita ini negara. Yang pro pemerintah itu kan golongan, golongan penguasa namanya. Berarti golongan oposisi tidak berhak untuk dihargai? Salah cara berpikir begitu. Tidak begitu dong," tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) justru mempertanyakan apakah ada masalah bila ada orang-orang yang kritis terhadap sebuah pemerintahan?
Sebab, katanya, penghargaan itu diberikan dalam konteks bernegara.
"Kalau orang itu kritis kepada pemerintahan apa masalahnya? Ini kan kita bicara sebagai negara, bukan sebagai pemerintahan politik, bukan partai. Jadi jangan dipersempit bernegara itu berpolitik saja, bernegara itu berpartai saja, bernegara itu bergolongan saja. Bernegara itu bukan hanya lovers tetapi juga haters. Itu kan bagian dari bangsa juga. Begitu," jelas Prof Jimly.
Tokoh asal Palembang, Sumatera Selatan ini menyesalkan bila di saat Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun, namun bangsa ini masih berpikiran kerdil dalam melihat kehidupan kebangsaan.
"Ini kan sudah 75 tahun kita merdeka, masak masih diciutkan cara berpikir kita menjadi mediocrity. Jadi kerdil. Itu tidak boleh begitu. Ini penting untuk generasi muda. Sikap kritis kepada pemerintah itu satu hal, tetapi pengabdian pada bangsa dan negara kan hal yang lain," kata Prof Jimly.
Anggota DPD RI ini juga tidak sepakat bila ada pihak-pihak yang menilai pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fahri dan Fadli, keputusan yang tidak layak.
"Lho, tau apa yang menilai (tak layak)? Itu kan timnya Pak Mahfud itu bukan sembarangan. Itu kan tokoh-tokoh semua. Lalu yang mengajukan lembaga resmi. Jangan begitu dong," tegasnya.
Prof Jimly kembali mengingatkan bahwa bernegara itu bersama, berbangsa itu membangun kebersamaan.
Maka, katanya, jangan feodal gara-gara penguasa pikirannya A, maka semua harus berpikir A. Tidak begitu cara berpikir dalam negara demokrasi.
Dia menambahkan bahwa keseimbangan itu penting untuk demokrasi. Demokrasi tanpa check and balances, social check and balances, itu bukan demokrasi, itu namanya totalitarianisme.
"Jadi biar saja orang berbeda pendapat itu sepanjang dia menyumbang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, ya layak dikasih penghargaan. Why not?," tandas mantan Anggota Wantimpres era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam