jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan seluruh daerah, untuk benar-benar konsekwen dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Terutama dalam hal birokrasi terkait urusan-urusan administrasi, disarankan selesai dalam hitungan jam dan bukan hari.
“Setiap urusan-urusan administrasi itu harus dilakukan tanpa pungutan biaya,” ujar Tjahjo, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Kritikan Pakar HTN untuk Mas Tjahjo
Tjahjo mengingatkan hal tersebut, karena pemerintah punya peranan untuk melayani masyarakat. Jadi segala keperluan publik harus dipermudah. Contohnya seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), izin pelayanan dan investasi.
"Jadi urusan-urusan administrasi terkait hal tersebut, itu kalau bisa sekarang selesai dalam hitungan jam, bukan lagi hari,” ujarnya.
BACA JUGA: Empat Kader PDIP Sudah Daftar
Tjahjo juga meminta agar bupati/wali kota baru dilantik Rabu (17/2) ini bisa langsung menginventarisir peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi. Mereka harus menghapus kebijakan tersebut, karena berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Pokoknya yang hambat investasi, perizinan dan melayani masyarakat dengan baik, retribusi yang enggak perlu, harus dihapus,” ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Poin-poin Penting Rencana Revisi UU Pilkada
Selain itu, para kepala daerah juga harus melakukan pemetaan terhadap wilayah dan pemerintahannya. Misal, pemahaman atas area rawan korupsi. Langkah ini penting dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang intensif dan bisa bersinergi mulai dari camat sampai gubernur.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Ahok Banyak Masalah, PBB Yakin Bisa Menangkan Yusril
Redaktur : Tim Redaksi