jpnn.com, JAKARTA - Menghadapi adanya ancaman perubahan iklim La Nina di akhir dan awal tahun ini mengundang perhatian anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS, drh. Slamet.
Menurut Slamet, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan BMKG untuk memetakan seberapa besar wilayah yang akan terkena dampak dan mengalami gagal panen.
BACA JUGA: Warga Tasikmalaya Gagal Panen Ganja
“Usaha-usaha preventif dan rencana darurat harus disiapkan kalau terjadi musibah itu,” ujar anggoto DPR RI Dari Dapil 4 Jawa Barat ini dalam keterangan persnya, Selasa (29/12).
Pihaknya berharap hal itu harus dilakukan dari sekarang dan disiapkan.
BACA JUGA: Asuransi Usaha Tani Padi Lindungi Petani dari Gagal Panen
Menurut Slamet, Kementan tidak cukup hanya melempar tanggung jawab pada penyuluh. Sebab, lanjut dia, karena penyuluh tidak punya resources (sumber daya) yang memadai untuk bertindak.
“Pemerintah juga tidak hanya menuntut pada petani agar ikut asuransi untuk menutupi kerugian yang dialami bila terjadi, ” tegasnya.
BACA JUGA: Brigjen TNI Bangun Nawoko Inspeksi Kesiapan Kendaraan Dinas Militer Korem Merauke
Yang paling penting, kata dia, aksi dari pemerintah itu sendiri karena pemerintah pemilik sumber daya yang memadai.
Sebelumnya, sambung Slamet, dikabarkan Menteri Pertanian telah melakukan pembekalan kepada penyuluh Indonesia dalam menghadapi La Nina.
“Menteri juga menyarankan kepada para petani Indonesia agar mengasuransikan sawahnya. Menurut saya hal ini sama saja Menteri SYL ingin lepas tangan dari tanggung jawab pemerintah itu sendiri, dengan menyerahkan persoalan hanya pada penyuluh dan petani,” tambahnya.
Seharusnya, kata dia, Kementan bersama BMKG mengkaji dan menyebutkan daerah-daerah yang akan terkena dampak perubahan iklim ini.
Setelah itu, kata Slamet, memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan sekarang juga. Pihaknya berharap Pemerintah harus kerja keras dan cepat, tidak cukup hanya bicara saja.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich