jpnn.com - JAKARTA - Berdirinya Universitas Kristen Indonesia (UKI) berawal dari gerakan sejumlah tokoh nasional pascakemerdekaan yang terpanggil mendirikan Dewan Gereja Indonesia (DGI) pada 25 Mei 1950.
Menurut Dekan Fakultas Hukum UKI Dr. Hendrik Jayadi, DGI ketika itu sangat peduli terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan setelah Indonesia merdeka.
BACA JUGA: Puskod FH UKI dan IKA UKI Gelar Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Tentang Resolusi Konflik Aceh
"Hasrat masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan nasional terus berkembang dan mendirikan perguruan tinggi. Hal ini yang mendasari DGI membentuk komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simandjuntak MA. Komisi ini bertugas membuat studi kelayakan dalam mendirikan universitas," ujar Hendrik Jayadi dalam keterangannya yang dipublikasikan Minggu (27/10).
Hasilnya, ditindaklanjuti oleh DGI dan pada 30 Juni 1953 dengan mendirikan Universiteit Kristen Indonesia diresolusikan dan ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi selaku Sekretaris Umum.
BACA JUGA: Kolaborasi GMNI-Ilmu Politik Fisipol UKI: Beasiswa Potongan Uang Kuliah hingga 50%
Kemudian, kata Hendrik, Sidang DGI 20-30 Juni 1953 mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universitas Kristen, baik secara moral maupun material.
Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama, Mr. Yap Thiam Hien dan Benjamin Thomas Philip Sigar mengatasnamakan gereja-gereja yang tergabung dalam DGI untuk mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia dihadapan notaris Raden Kadiman dengan nomor akta 117, tertanggal 18 Juli 1953.
BACA JUGA: Kuliah 2 Semester, Edward Sirait Raih Gelar MM Lewat Program RPL
Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng dan JCT Simorangkir.
Pada 15 Oktober 1953 diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari Fakultas Sastra dan Filsafat dan Fakultas Ekonomi.
Menurut Hendrik, ketika itu perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jalan Diponegoro 86 dan Jalan Salemba 10 Jakarta.
Pada 1956-1958 didirikan fakultas hukum, tahun 1962 fakultas kedokteran, tahun 1963 fakultas teknik dan tahun 1994 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
Fakultas Vokasi UKI berdiri pada 2018, merupakan fakultas termuda di UKI yang merupakan penggabungan akademi-akademi dan program diploma UKI.
Pada 2022, UKI menjadi kampus Kristen pertama di Indonesia yang meraih akreditasi tertinggi BAN-PT, yaitu akreditasi unggul.
Hal ini tertuang dalam Keputusan BAN-PT No.304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022 yang diterbitkan pada 28 Juni 2022.
Pada 1956 Fakultas Hukum UKI mulai memproklamirkan eksistensinya menjadi Program Study Hukum di Indonesia yang secara legal disahkan pada 1958 oleh Kementrian Pendidikan pada saat itu.
Dua tokoh hukum nasional Mr. Todung Sutan Gunung Mulia dan Mr. Yap Thiam Hien mendorong agar UKI memiliki fakultas hukum.
Diharapkan dapat menciptakan para cendikiawan kristen yang mumpuni di bidang hukum dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai firman Tuhan dengan motto 'Melayani bukan Dilayani'.
Fakultas Hukum UKI dan UKI pada umumnya dikenal dengan sebutan 'kampus kasih'. Bukan hanya itu, dari rahim fakultas hukum UKI lahir para sarjana hukum berperan aktif dalam jabatan strategis pemerintahan sebagai pejabat maupun sebagai aparat penegak hukum.
Hendrik Jayadi sebagai saksi sejarah menuturkan Fakultas Hukum UKI menjadi leader dan garda terdepan melaksanakan reformasi 1998.
Oleh karenanya Fakultas Hukum UKI bahkan secara umum Universitas Kristen Indonesia dikenal sebagai kampus perjuangan, kampus Pancasila dan kampus bhineka tunggal ika.
Waktu berlalu, orde pun berganti hingga saat ini Fakultas Hukum UKI berdiri tegak dengan banyak mengukir prestasi tingkat nasional maupun internasional.
Predikat akreditasi unggul diraih pada 2021. Kemudian akreditasi internasional pada 2022 serta mendapat sertifikasi ISO 9001:2015 tentang layanan Pendidikan pada 2021.
Sementara itu Rektor UKI Prof. Dr. Dhaniswara K Harjono, SH, MH, MBA mengatakan di usia 66 tahun Fakultas Hukum UKI sudah banyak melahirkan alumni yang luar biasa.
Khususnya dalam bidang praktisi hukum. Fakultas Hukum UKI banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang beperan aktif dalam bidang politik, hukum dan bisnis.
"Memperingati 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, Fakultas Hukum UKI yang saat ini berusia 66 tahun ikut berperan aktif dalam memberikan pendidikan tinggi hukum di Indonesia," ucapnya.
Dia menegaskan Fakultas Hukum UKI memiliki visi menjadi fakultas hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif (berani) di kawasan Asia pada tahun 2030.
"Baik itu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila," kata Dhaniswara. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UKI Undang Dosen Asal Belanda untuk Perkuat Kolaborasi Global
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang