Sinergi Mempercepat Vaksinasi Covid-19, BPJS Kesehatan dan Dukcapil Teken Perjanjian Kerja Sama

Jumat, 06 Agustus 2021 – 14:45 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan, Jumat (6/8). Foto: BPJS Kesehatan.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memberikan akses kepada BPJS Kesehatan agar aplikasi P-Care Vaksinasi bisa mengakses data kependudukan, untuk memudahkan dan memastikan akurasi data calon penerima vaksin Covid-19. 

Dengan integrasi ini diharapkan pelaksanaan program vaksinasi dapat berjalan lancar, meminimalkan adanya inputan yang tidak akurat yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Memaparkan Upaya Peningkatan Layanan Berbasis Data di Seminar Nasional 

Integrasi data ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan, Jumat (6/8).

Penandatanganan yang dilakukan secara daring ini, diteken langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

BACA JUGA: Menggandeng BPJS, Bea Cukai Ngurah Rai Menanggung Iuran Kesehatan Anak Terdampak Pandemi

Akses dari P-Care Vaksinasi ke Dukcapil ini diberikan untuk akurasi data masyarakat yang datang secara langsung (go show) dan belum mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk vaksinasi. Peserta yang akan divaksin terlebih dahulu harus menyetujui datanya di-input dan disimpan oleh BPJS Kesehatan untuk kepentingan pendataan vaksin. 

Selain itu, persetujuan dari peserta vaksin tersebut juga bertujuan untuk penerbitan sertifikat vaksin oleh Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Ekonom UI Usul BLT Diberikan kepada Warga Sudah Ikut Vaksinasi COVID-19

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dari Dukcapil Kemendagri RI terkait integrasi ini. Tidak hanya dalam momen ini saja dukungan itu kami dapatkan, tetapi terkait layanan pendaftaran peserta JKN-KIS pun sangat tergantung atas akses data kependudukan dari Dukcapil. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia,” ujar Ali Ghufron Mukti.

 Ghufron mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu game changer dalam pengendalian pandemi corona. 

BPJS Kesehatan memberikan dukungan sumber data dalam penyusunan target masyarakat yang akan menerima vaksin Covid-19. 

Kemudian, memberikan informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.

Untuk alur data vaksinasi Covid-19, data sasaran vaksin diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi dan pendaftaran yang dilakukan secara langsung (go show) yang di-input melalui aplikasi P-Care Vaksinasi yang dibuat khusus oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan vaksinasi. 

Data yang sudah di-input pada aplikasi P-Care Vaksinasi tersebut kemudian dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi.

“Diharapkan sinergi data ini dapat meningkatkan kualitas data peserta vaksinasi. Kami juga berharap pembacaan data Dukcapil oleh aplikasi P-Care Vaksinasi akan menjamin validitas data peserta vaksinasi sehingga tidak terjadi duplikasi NIK,” kata Ghufron.

Dia menegaskan bahwa vaksinasi ini penting dilakukan sebagai upaya pembentukan herd immunity atau kekebalan komunal. 

“Semangat gotong royong, ikhtiar dan doa terus kita lakukan dan berharap agar pandemi ini akan segera berakhir,” ujar Ghufron.

Sementara itu, Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan Dukcapil mendukung penuh upaya pemenuhan validasi data peserta vaksin oleh data kependudukan. 

Apresiasi yang tinggi diberikan atas kolaborasi yang terus dibangun oleh seluruh pihak baik BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 “Diharapkan data kependudukan akan makin lengkap menuju satu data kependudukan. Kami dukung penuh program vaksinasi ini agar Indonesia cepat sehat,” ujar Zudan. (*/jpnn) 

 


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler