jpnn.com - MAKASSAR – Sejumlah tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Jakarta, Kamis (2/3).
Rencananya, pada hari ini, Jumat (3/3), massa honorer Satpol PP akan menggelar aksi demo di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Disiapkan 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK, Menggiurkan Honorer
Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah mengatakan aksi unjuk rasa damai besar-besaran ini menjadi penentu perjuangan mereka agar bisa diangkat menjadi PNS.
Mereka tidak mau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, karena statusnya hanya kontrak.
BACA JUGA: Ini yang Dimaksud Solusi Jalan Tengah Penghapusan Honorer, Oh Sungguh Bijak
FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya Satpol PP.
Tuntutan aksi hanya satu, yakni angkat 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
BACA JUGA: 2 Pejabat Penting Sebut Tanggal Pengumuman PPPK Guru 2022, Semoga P1 Cerah Ceria
"PNS harga mati," tegasnya kepada JPNN.com, Kamis (2/3).
Fadlun menyebutkan selama ini tenaga honorer Satpol PP bertugas pada sektor penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Honorer Satpol PP ada karena untuk menutupi kekurangan jumlah SDM Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS maupun dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.
Angin Segar untuk Honorer Satpol PP
Di hari yang sama, Kamis, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HUT ke-73 Satpol PP dan ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Ballroom Hotel Claro, Makassar.
Rakornas tersebut mengusung tema "Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional".
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, di dalam Rakornas tersebut turut dibahas isu-isu penting mengenai Satpol PP dan Satlinmas.
Safrizal tidak memungkiri, selama ini kekuatan Satpol PP ditopang oleh jajaran pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Untuk itu, kata Safrizal, persoalan pembiayaannya perlu dicarikan solusi bersama.
Berkaitan dengan status kepegawaian Satpol PP, sambung Safrizal, pemerintah tengah mengupayakan solusi terbaik melalui KemenPAN-RB.
Safrizal juga mengatakan, keberadaan Satpol PP sangat penting bagi daerah.
Sebab, Satpol PP memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).
Karenanya, Safrizal mengimbau pemda agar membantu pendanaan untuk aparatur Satpol PP. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu